Kepastian hukum lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula Arbitrase

Putra, Reza Nurdiana (2023) Kepastian hukum lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula Arbitrase. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (294kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 3 dan 11 UU No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatit Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa adanya klausula arbitrase dalam perjanjian menjadi salah satu sumber konflik para pihak membuat pengadilan tidak berwenang mengadili dan memeriksa sengketa tersebut. Namun dalam Pasal 303 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Praktik dari kedua ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang menjadi adanya pertentangan kedua norma tersebut. Tujuan peneliti adalah untuk merumuskan beberapa permasalahan yang bertujuan mengetahui bagaimana kewenagan lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase dan bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa kepailitan yang memuat klausula arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai kepastian hukum dan pendekatan penelitian adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepailitan meskipun terdapat klausula arbitrase dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan mengacu pada Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Sengketa kepailitan yang didasarkan pada suatu perjanjian yang memuat klasusula arbitrase belum memberikan kepastian hukum karena adanya benturan pengaturan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya yaitu lembaga Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase . Hal tersebut Tidak memenuhi Indikator dari kepastian hukum yakni adanya kejelasan , tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Actions (login required)

View Item