Dilivhio, Pasya Alrapee (2023) Evaluasi peraturan Bupati Sumedang nomor 22 tahun 2021 tentang moratorium izin pembangunan perumahan pada kawasan gerakan tanah di Kecamatan Cimanggung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (59kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (516kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (531kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (485kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy |
Abstract
Kabupaten Sumedang merupakan wilayah yang berbukit dengan ketinggian 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang adalah Kecamatan Cimanggung. Di Kecamatan Cimanggung sendiri berdiri banyak perumahan yang sebagian besar dibangun di Kawasan dataran tinggi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan serius, puncaknya ialah ketika terjadi bencana longsor di tahun 2021 silam. Bencana tersebut disinyalir terjadi akibat izin pembangunan perumahan yang serampangan. Apalagi lokasinya berada di tanah rawan pergeseran tanah. Pasca kejadian tersebut, Pemerintah Sumedang menerbitkan Perbup No. 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah untuk penertiban izin pembangunan perumahan di Kawasan Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kecamatan Cimanggung yang diukur melalui Proses pelaksanaan peraturan, input dari peraturan tersebut, outputs dari peraturan yang dibuat, serta outcomes dari peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yaitu dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dari penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan menurut Fajar Nurcholis (2007), yang mana di dalamnya terdapat empat indikator dalam mengevaluasi suatu kebijakan yakni melalui proses pelaksanaan kebijakan, input dari kebijakan yang merupakan masukan seperti Sumber daya pendukung, outputs dari kebijakan yang merupakan hasil, serta yang terakhir outcomes yang merupakan dampak dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan Perbup Sumedang No. 22 Tahun 2021 sudah sesuai dengan sasarannya yaitu lebih terkendalinya pembangunan Perumahan di Cimanggung. Sementara itu, input dari Perbup ini belum optimal karena kurangnya SDM serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Outputs dari Perbup ini sudah cukup baik sebab telah mampu mengontrol pihak-pihak baru yang ingin mendirikan perumahan khususnya di wilayah Cimanggung. Dan outcomes dari Perbup ini belum maksimal karena belum adanya manfaat dan dampak yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Cimanggung.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Evaluasi kebijakan; Perizinan pembangunan perumahan; Cimanggung |
Subjects: | Public Policy Issues in Education > Public Policy Issues in Indonesia |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Pasya Alrapee Dilivhio |
Date Deposited: | 07 Sep 2023 06:46 |
Last Modified: | 07 Sep 2023 06:46 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/75715 |
Actions (login required)
View Item |