Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Studi kasus di Polresta Bandung

Robini, Salsabila Safarida (2023) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Studi kasus di Polresta Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (320kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1..pdf Download (559kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) | Request a copy

Abstract

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-Undang No.13 Tahun 2006, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006, memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk bekerjasama dengan instansi berwenang lainnya yang terkait, instansi dimaksud adalah kepolisian. Perlindungan hukum diberikan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian dengan sebaik-baiknya. Mengingat meningkatnya jumlah korban tindak pidana perdagangan orang terdapat 15 orang korban dengan 10 kasus, dan para korban telat bahkan enggan melapor karena takut dan tidak mengetahui adanya perlindungan hukum yang akan diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polresta Bandung; Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada saat memberikan perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang; Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perlindungan hukum dalam unsur keadilan dan keamanan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif analitis, metode ini dipergunakan dengan cara pengabungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan mengenai penegakkan upaya perlindungan hukum menurut permasalahan yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdaanan orang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Satreskrim Polresta Bandung telah melaksanakan upaya hukum berupa pemberian rasa aman dan keadilan terhadap korban dengan cara memberikan ruang pelayanan khusus yang jauh dari keramaian, tidak memaksa dan tidak memojokkan korban pada saat proses penyelidikan berlangsung, merahasiakan segala bentuk infomasi tentang korban dalam bentuk apapun, kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap serta memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku, dan kepolisian akan memberikan informasi terkini yang terkait dengan proses pemidanaan pelaku, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya infomasi dari korban dan penegakan hukum yang tidak berjalan lancar, namun dampak dari pemberian perlindungan hukum oleh Polresta Bandung terhadap korban adalah dampak yang positif.

Actions (login required)

View Item