Implementasi penunjukan Advokat oleh Pengadilan Negeri untuk Terdakwa yang wajib didampingi Advokat dalam proses persidangan di Pengadilan

Afwan, Deri (2023) Implementasi penunjukan Advokat oleh Pengadilan Negeri untuk Terdakwa yang wajib didampingi Advokat dalam proses persidangan di Pengadilan. Masters thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (142kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) | Request a copy
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam Pasal 56 disebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempuyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, namun pada kenyataannya masih ada terdakwa yg telah memenuhi unsur dari Pasal 56 tersebut tetapi tidak didampingi oleh penasehat hukum, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut,Tujuan peneliian ini adalah. (1) Untuk menganalisis bagaimana implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan. (2) Untuk menganalisis Kendala dan upaya dalam implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan. (3) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap putusan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak kepada teori negara hukum, hak asasi manusia, teori bantuan hukum serta teori sistem peradilan pidana. Teori tersebut dianggap mampu menguraikan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan.Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, terkait dengan Implementasi Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri Bandung ini belum berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh Pengadilan Negeri Bandung hanya melakukan penawakan bantuan hukum untuk terdakwa. Tidak optimalnya Implementasi Pasal 56 KUHAP ini juga dapat dilihat dari data berkas putusan pada tahun 2022 ditemukan bahwa :putusan dengan kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus pencurian dengan pemberatan dari 36 putusan hanya 3 kasus yang didampingi advokat sisanya sebanyak 33 kasus semuanya tidak didampingi advokat, selanjutnya terkait kendala yang di hadapi dalam implementasi Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Negeri bandung adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum. Adanya penolakan dari terdakwa untuk didampingi advokat alam proses peradilan juga menjadi kendala bagi pihak Pengadilan Negeri Bandung. Akibat hukum yang kemungkinan timbul akibat dari diabaikannya ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP ini yang pertama hakim membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum, yang kedua hakim tidak memberikan akibat hokum tertentu, yang ketiga majelis hakim mengulang proses persidangan dari awal dan menunjuk advokat untuk terdakwa. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dimungkinkan diungkapkan melalui: Eksepsi, Pledoi, Banding, Kasasi

Actions (login required)

View Item