Perkawinan beda agama dan pencatatannya menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Fanida, Laisa Alfianur Zalia (2023) Perkawinan beda agama dan pencatatannya menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (369kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (651kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pencatatan perkawinan yang merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) yakni kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama islam dan kantor catatan sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam Ketentuan pencatatan perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. Namun maraknya kasus perkawinan beda agama yang sebelumnya relatif sulit untuk dilakukan, pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 35 huruf (a) tentang Administrasi Kependudukan. Hal itu membuka peluang diakuinya perkawinan beda agama secara hukum dengan dicatatkan di pencatatan sipil. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang pencatatan perkawinan beda agama, untuk mengetahui Teknis dan prosedur pencatatan perkawinan beda agama dan untuk mengetahui Akibat hukum dari pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa dokumen, catatan, buku kepustakaan, artikel dan jurnal, materi dan sumber lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 35 huruf (a) tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pegadilan yang dicatatkan di pencatatan sipil Berdasarkan hasil penelitian yaitu, pertama: Pencatatan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kedua: pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dengan cara melalui penetapan pengadilan dan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama diluar negeri wajib melaporkan peristiwa perkawinannya ke kantor catatan sipil di wilayah tempat tinggalnya, ketiga: Akibat hukum dari Penctatan perkawinan beda agama perkawinannya hanya diakui oleh negara tetapi tidak sah menurut agamanya, serta hak waris dan nafkah bagi perkawinan beda agama yang mendapat penetapan dari pengadilan secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan secara sah.

Actions (login required)

View Item