Perintah pencatatan perkawinan beda agama: Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 402/Pdt.P/2022/Pn.Bdg

Wulansari, Wulansari (2023) Perintah pencatatan perkawinan beda agama: Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 402/Pdt.P/2022/Pn.Bdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB) | Request a copy

Abstract

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia menyebabkan keberadaan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak mengatur mengenai hal ini namun mendasarkan keabsahan perkawinan pada hukum agama memberikan pengecualian atau dispensasi. Pada tahun 2006 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama yang mendapat Penetapan Pengadilan Negeri. Tujuan Penelitian merupakan komposisi yang dinginkan oleh penulis yang menjadi jawaban untuk rumusan masalah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Dasar pertimbangan hakim mengenai putusan hakim pada perkara Nomor 402/Pdt.P/2022/PN.Bdg,2). Penemuan hukum hakim dalam perkara Nomor 402/Pdt.P/2022/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar pemikiran penelitian yang digunakan yakni teori ijtihad hakim adalah konsep yang terkait dengan hukum Islam dan interpretasi hukum oleh hakim. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menggunakan ijtihad (penemuan hukum baru) dalam menjatuhkan putusan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, teori penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (Analisis Isi) yaitu dengan menganalisis isi putusan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara. Adapun hasil penelitiannya adalah: Pertama, Dasar pertimbangan hukum hakim bahwa proses pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil sama dengan pencatatan perkawinan lainnya kecuali pasangan suami istri harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai persyaratan pencatatan. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 hanya mengatur pencatatan bukan prosesi perkawinan itu sendiri. Perkawinan beda agama yang telah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil memiliki status hukum yang sah menurut hukum negara Indonesia. Kedua, Metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran dengan cara menafsirkan peraturan hukum sehingga dapat ditetapkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan permohonan mengajukan permohonan yaitu untuk kepentingan akta perkawinan.

Actions (login required)

View Item