Pernikahan anak dibawah umur tanpa dispensasi pengadilan : Studi kasus pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut

Hobir, Aceng (2023) Pernikahan anak dibawah umur tanpa dispensasi pengadilan : Studi kasus pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (cover) 1_cover.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text (abstrak) 2_abstrak.pdf Download (349kB) | Preview
Preview	Text (daftar isi) 3_daftar isi.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text (bab 1) 4_bab 1.pdf Download (510kB) | Preview
	Text (bab 2) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) | Request a copy
	Text (bab 3) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (bab 4) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) | Request a copy
	Text (bab 5) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB) | Request a copy
	Text (daftar pustaka) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan merupakan hal penting dalam tatanan kehidupan bernegara, sebagai bukti, negara telah menerbitkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 untuk dipedomani oleh seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan pembatasan usia pernikahan, negara juga telah mengamandemen Undang-Undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa usia minimal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Untuk menempuh proses pencatatan pernikahan kedua pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang melatar belakangi keputusan menikah dibawah umur, dampak - dampak yang di rasakan sebagai akibat dari keputusan mereka untuk menikah dibawah umur tanpa izin pengadilan dan upaya pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai miniatur Kementerian Agama dalam membatasi kasus pernikahan anak di bawah umur tanpa izin pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yang bersandar pada kaidah maslahah mursalah. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap para pelaku perkawinan dibawah umur. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak dibawah umur adalah; karena lemahnya kondisi ekonomi keluarga, lemahnya tingkat pendidikan, mengakarnya budaya dan adat istiadat setempat, paksaan keluarga dan orang tua, karena hamil sebelum menikah. Sedangkan dampak dari keputusan menikah dibawah umur tidak hanya dampak negatif saja seperti; hilangnya harapan untuk melanjutkan sekolah, terbatasnya pergaulan dengan teman-teman, susah cari kerja, pernikahannya tidak terdaftar di KUA, masalah kesehatan, masalah psikologis, dan terakhir berujung pada perceraian. Tetapi juga ada dampak positif sebagai akibat dari pernikahan di bawah umur tersebut, misalnya; belajar bertanggung jawab, usia anak dan orang tuanya tidak jauh, memiliki banyak kesempatan dalam melatih diri meraih sukses, terbebas dari perbuatan zina, menemukan pasangan hidup lebih cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa pasangan keluarga yang menikah dibawah umur pada tahun 1990 - 1992 dengan beragam alasan sekarang mereka hidup harmonis, berkecukupan, dan memiliki usaha sendiri.

Actions (login required)

View Item