Analisis putusan Pengadilan Negeri nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Nugroho, Raden Kevin Prio (2023) Analisis putusan Pengadilan Negeri nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa oleh Kepala Desa dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. abstak.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3. daftar isi.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4. bab 1.pdf Download (665kB) | Preview
	Text (BAB II) 5. bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB) | Request a copy

Abstract

Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih efisien melalui peningkatan pelayanan di daerah dengan memanfaatkan dana Desa. Korupsi tergolong dalam kejahatan humanity karena merugikan keuangan dan ekonomi suatu negara serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Efektifitas pemidanaan harus dilaksanakan secara maksimal pada kepala desa yang melakukan korupsi. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg Tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui analisis yuridis tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg tentang tindak pidana korupsi dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai dasar putusan hakim dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan analisis berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung. Hasil penelitian ini adalah: analisis yuridis tindak pidana korupsi atas penggunaan dana desa pada putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg menunjukan bahwa perbuatan Kepala Desa Bantargebang Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada perkara nomor 56/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis hakim telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan namun pertimbangan sosiologis hakim masih kurang terutama pada hal yang memberatkan mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa.

Actions (login required)

View Item