Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Kementerian Perdagangan atas perbedaan harga barang yang diperdagangkan dengan pembayaran dihubungkan dengan pasal 13 butir E Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

Al Khotni, Siti Khumaira (2017) Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Kementerian Perdagangan atas perbedaan harga barang yang diperdagangkan dengan pembayaran dihubungkan dengan pasal 13 butir E Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.docx Download (85kB)
Preview	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (169kB) | Preview

Abstract

Konsumen merupakan pemakai atau pengguna dari suatu produk barang maupun jasa. Sebagai pengguna produk barang atau jasa, tentunya konsumen memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Seperti yang di ketahui bahwa posisi konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha menyebabkan hak-haknya rentan untuk dilanggar. salah satu pelanggaran hak konsumen yang sering kali terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar. Hal ini berkaitan dengan perbedaan informasi harga yang tertera dengan yang harus dibayarkan, kerugian mengenai perbedaan harga ini sering kali dianggap hal kecil karena merupakan kerugian dengan jumlah rendah sehingga banyak konsumen tidak melaporkan karena berfikir akan melalui proses yang panjang sehingga pelaku usaha tidak mendapatkan hukuman. Penyelesaian sengketa konsumen dengan jumlah rendah tersebut bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah melalui Kementerian Perdagangan berdasarkan Pasal 13 Butir E Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut, maka dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yakni bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Kemendag, bagaimana kendala terhadap penyelesaian sengketa melalui Kemendag dan bagaimana upaya terhadap kendala penyelesaian sengketa melalui Kemendag. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen olehKementerian Perdagangan terkait perbedaan harga barang, untuk mengetaui bagaimana kendala penyelesaian sengketa konsumen oleh Kementerian Perdagangan terkait perbedaan harga dan untuk mengetahui upaya terhadap kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Kementerian Perdagangan terkait perbedaan harga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literature-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen mengenai perbedaan harga melalui Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Kementerian Perdagangan melalui 4 (empat) tahapan yaitu Pengaduan, pemanggilan kedua belah pihak, penggantian kerugian, dan pembuatan hasil kesepakatan. Kendala pada pelaksanaannya yaitu pelaku usaha menganggap kementerian perdagangan tidak mempunyai kewenangan, konsumen berada di luar negeri dan hasil mediasi tidak final dan tidak mengikat. Upaya terhadap kendalanya antara lain sosialisasi oleh kementerian perdagangan, pengaduan konsumen di luar negeri menjadi informasi dan memberikan bukti bahwa hasil mediasi final dan mengikat.

Actions (login required)

View Item