Implementasi pasal 70 ayat (2) point G peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 : Studi kasus di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya

Alfarez, Erlangga Andres (2023) Implementasi pasal 70 ayat (2) point G peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 : Studi kasus di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Download (272kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_BAB III_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_BAB IV_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA_Skripsi Erlangga_1173050038.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy

Abstract

Adanya kasus longsor di sungai ciloseh akibat dari berdirinya bangunan di kawasan sempadan sungai dan kasus pembangunan rumah sakit tipe D yang tidak memberikan ruang sempadan sungai. Seharusnya tidak boleh ada bangunan di Kawasan sempadana sungai karena berdirinya bangunan di kawasan sempadan sungai dikualifikasikan sebagai pelanggaran di bidang pemanfaatan ruang, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya 2011-2031. Sehingga Pemerintah Kota Tasikmalaya dinilai belum efektif melakukan pelaksanaan penanganan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji efektif atau tidaknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031 terkait dilarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai serta kendala hukum dan upaya hukum dalam mengatasi penanganan bangunan di kawasan sempadan sungai Kota Tasikmalaya. Kerangka pemikiran yang dipakai pada penelitian ini ialah Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja dan teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho D. serta Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni Dinas PUPR, Satpol PP Kota Tasikmalaya dan Masyarakat area sempadan sungai Kota Tasikmalaya ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2011 dan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 ; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Dinas PUPR, Satpol PP dari Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 70 Ayat (2) Point G Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya 2011-2031 terkait dilarang pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai dikatakan belum dapat berjalan secara efektif karena tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP saja diperlukan instansi lain yang berkaitan dalam pelaksanaanya. Kendala-kendala hukum dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan interaksi serta kerja sama antar lembaga pemerintahan Kota Tasikmalaya. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya yaitu memberikan sosialisasi pemanfaatan ruang bagi masyarakat, memberikan teguran tertulis melakukan kerja sama dengan masyarakat dan melakukan tindakan tegas penghentian kegiatan.

Actions (login required)

View Item