Tanggung jawab pemerintah daerah terdapat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi Covid 19 : Studi kasus di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Atmaja, Panji (2023) Tanggung jawab pemerintah daerah terdapat penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi Covid 19 : Studi kasus di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (122kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (239kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (374kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (178kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (124kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (776kB) | Request a copy

Abstract

Program pemerintah bantuan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penggalian potensi dan sumber kesejahteraan sosial masih tidak tepat sasaran seperti yang mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang tidak mampu malah tidak medapatkan bantuan, hal ini sudah diatur keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 179 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat, maka dari itu perlu adanya bantuan bagi keluarga yang kurang mampu dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terlaksana atau tidak terlaksana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menangani masalahkesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19 yang sudah di atur di Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas sosial Kota Tasikmalaya. Kerangka pemikiran yang dipakai pada penelitian ini ialah teori pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan teori kewenangan menurut Soerjono Soekanto, serta peraturan wali kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas sosial Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Deskriptif Analisis dengan pendekatan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Sumber data yang digunakan (1) sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dari sumbernya yakni dinas sosial kota Tasikmalaya dan masyarakat penerima bantuan kota Tasikmalaya ; (2) sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung yakni artikel hukum, jurnal hukum dan buku. (1) Jenis data primer yang digunakan UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009,PP Nomor 21 Tahun 2020 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 179 Tahun 2021, dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 ; (2) Jenis data sekunder yang digunakan penjelasan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para ahli dan data Dinas Sosial dari Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi covid 19 belum terlaksana secara efektif karena sejak dalam tahapan pendataan sampai pada tahapan validasi penerimaan bantuan yang belum optimal dan masih menjadi kendala dalam pemantauan dan pengawasannya, terlebih lagi mengenai tahapan pelaksanaan pemberian bantuan. Kendala pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19 kurangnya optimalisasi pemberitahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan sinergitas antar lembaga pemerintah kota Tasikmalaya. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Tasikmalaya yaitu sosialisasi ke masyarakat penerima bantuan, dokumentasi penerima bantuan agar tepat sasaran.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Tanggung Jawab; PMKS; Kewenangan
Subjects: Political dan Government Science > Local Government
Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Panji Atmaja
Date Deposited: 14 Sep 2023 04:33
Last Modified: 14 Sep 2023 06:57
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/77417

Actions (login required)

View Item View Item