Pelepasan tanggungjawab Perdata oleh Tokopedia terhadap kebocoran data dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sanjaya, Alya Afiffa Raihana Nissa (2023) Pelepasan tanggungjawab Perdata oleh Tokopedia terhadap kebocoran data dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (417kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (479kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)

Abstract

Isu Pelanggaran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Tokopedia berangkat dari kasus kebocoran data pribadi, tercatat sebanyak 91 juta data akun pengguna Tokopedia dilaporkan diretas dan dijual di forum darkweb dengan harga $5000. Kasus kebocoran tersebut berujung pada gugatan yang dilakukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi. Kedua, Untuk mengetahui pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data. Ketiga, Untuk Mengetahui penyelesaian hukum Tokopedia atas pelepasan tanggungjawab perdata kepada konsumen. Kerangka berfikir penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen, dimana teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Janus Sidabalok bahwa hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dengan analisis data deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum dalam bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak. Kedua, Tokopedia dapat dimintai tanggungjawab Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penggunanya, hal ini didasari pada kelalaian Tokopedia dalam menjaga keamanan Sistem Elektronik yang melanggar prinsip kerahasiaan dalam perlindungan data pribadi sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2016. Ketiga, penyelesaian hukum antara Tokopedia dengan konsumen berujung pada gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Actions (login required)

View Item