Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal Dalam Pasal 78 Juncto Pasal So Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Mualifah, Alfi (2008) Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penebangan Kayu Secara Ilegal Dalam Pasal 78 Juncto Pasal So Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (2).pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abtrak.pdf Download (541kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi (2).pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1 (2).pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_bab2 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB 3) 6_bab3 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB 4) 7_bab4 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka (2).pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)

Abstract

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Penebangan kayu secara ilegal merupakakan praktek atau kegiatan kehutanan yang masuk kedalam kategori kejahatan berupa pemanenan, pengolahan, perdagangan hasil hutan kayu yang menyalahi izin dan tidak sesuai dengan hukum Indonesia serta menyalahi peraturan perundang-undangan. Perbuatan ini merupakan tindak pidana yang berdampak pada perekonomian atau keuangan negara sehingga meningkatnya berbagai kejahatan. Di Indonesia penebangan kayu secara ilegal belum diatur dalam undang-undang tersendiri akan tetapi diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang merupakan lex specialis di bidang kehutanan. Dengan latar belakang masalah diatas diajukan dua pertanyaan, yakni: Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal yang terdapat dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang, serta mengetahui bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi tindak pidana penebangan kayu secara ilegal dalam pasal 78 juncto pasal 50 undang-undang. Penelitian ini bertoiak dari konsep jinayah yang berkaitan erat dengan masalah larangan karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan untuk melakukan sesuatu dapat dipertahankan bila disertai dengan sanksi atau hukuman. Perbuatan pidana bisa disebut tindak pidana apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: unsur formil, materil dan moral. Sanksi dilihat dari segi ketetapannya dibagi kedalam bagian, yaitu: hudud,qishash-diyat dan ta 'zir.Penelitan ini di lakukan dengan metode content analysis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: primer, sekunder dan tertier.Teknik pengeumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriftif kualitatif. Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulannya adalah penebangan kayu secara ilegal merupakan kegiatan kehutanan yang melanggar perizinan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Tindak pidana penebangan kayu secara ilegal merupakan kejahatan dan didalam fiqh jinayah termasuk kedalam kategori jarimah ta’zir. Sanksi tindak cidananya adalah penjara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-. Sedangkan menurut fiqh jinayah adalah jarimah ta zir atas dasar bahwa ketentuan sanksi tidak terdapat dalam nas syara' tetapi jenisnya tel ah disebutkan. Adapun bentuknya adalah penjara dan denda dalam undang-undang, sesuai dengan konteks sanksi dalam fiqh jinayah.

Actions (login required)

View Item