Pemberian izin Poligami dengan alasan calon Isteri kedua Hamil di Luar Nikah : Putusan nomor: 1687/Pdt.G/2019/Pa.Bks

Sari, Evi Laila (2023) Pemberian izin Poligami dengan alasan calon Isteri kedua Hamil di Luar Nikah : Putusan nomor: 1687/Pdt.G/2019/Pa.Bks. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (837kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini bukanlah asas monogami mutlak. Poligami diatur dalam status hukum darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pada Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor:1687/Pdt.G/2019/PA.Bks, ada hal yang menarik untuk dikaji, yaitu suami mengajukan izin poligami karena telah menghamili calon istri kedua, hal ini menjadi pertentangan dimana seorang suami harus bertanggung jawab akan perbuatannya menghamili seorang wanita di luar pernikahan, sedangkan masih memiliki istri yang tidak memenuhi alasan-alasan yuridis untuk dipoligami. Tujuan penelitian ini ialah (1) untuk mengetahui duduk perkara putusan No:1687/Pdt.G/2019/PA.Bks. (2) untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan agama bekasi dalam perkara putusan tersebut. (3) untuk mengetahui akibat yang terjadi setelah adanya putusan tersebut.Kerangka pemikiran pada panelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami, kecuali yaitu dalam keadaan mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, hal ini sejalan dengan hukum Islam yang memberikan syarat ketat jika ingin melakukan poligami.Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskiriptif analisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang didasarkan oleh Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks. serta wawancara dengan narasumber terkait dan sumber data skunder yang berasal dari kepustakaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta buku￾buku referensi yang relavan.Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: (1) Duduk perkara Putusan Nomor:1687/Pdt.G/2019/PA.Bks. menyebutkan bahwa istri pertama pemohon tidak memenuhi alasan-alasan yuridis untuk dipoligami, serta telah dinyatakan dalam putusan tersebut bahwa calon istri kedua pemohon sedang hamil dua bulan hasil dari perbuatan di luar pernikahan dengan pemohon . (2) Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan Pasal 41 huruf (b,c) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 58 ayat 1,2, Pasal 55 ayat 2 KHI, serta demi kemaslahatan kedua belah pihak terutama untuk kepastian hukum bagi wanita yang sedang hamil. (3) akibat yang terjadi setelah adanya putusan tersebut masyarakat akan cenderung menggampangkan atau menganggap mudah dalam mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama dengan alasan calon istri kedua hamil terlebih dahulu, serta tidak memberikan efek jera terhadap pelaku zina

Actions (login required)

View Item