Mahendra, Bayu (2023) Penerapan Presidensial Threshold terhadap penguatan sistem presidensil dI Indonesia dihubungkan dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (cover)
Cover.pdf Download (194kB) | Preview |
|
|
Text (abstrak)
Abstrak.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text (daftar isi)
DAFTAR ISI.pdf Download (149kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (602kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) |
||
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) |
||
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
||
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB) |
Abstract
Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan juga menerapkan sistem kepartaian yang multipartai, sistem multipartai cenderung menitik beratkan kekuasaan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah, kombinasi sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensil adalah berbahaya inimical untuk stabilitas demokrasi, diterapkannya Presidensial Threshold merupakan ambang batas jumlah suara atau kursi yang harus dicapai oleh kandidat calon presiden atau partai politik untuk memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui bagaimana penerapan Presidential Threshold terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensil di indonesia , serta apa yang menjadi kendala dalam penerapan presidensial threshold terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia dan Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan presidensial threshold terhadap sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doketrin (ajaran), dengan metode pendekatan ini pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini dengan adanya Presidensial Threshold dapat membentuk koalisi partai dominan didalam parlemen untuk memperlancar pengambilan keputusan dengan Presiden, namun perlu adanya suatu reformulasi yang disesuaikan dengan terpenuhinya hak partai politik, salah satunya dengan penurunan angka Presidensila Threshold dalam parameter yang menjamin setiap partai politik dapat ikut serta kontestasi pemilu Presiden.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Presidensial Threshold; Sistem Presidensial; Penguatan Sistem Presidensial. |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Election Law Constitutional and Administrative Law > Asylum Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Mahendra Bayu |
Date Deposited: | 19 Sep 2023 08:05 |
Last Modified: | 19 Sep 2023 08:05 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/78408 |
Actions (login required)
View Item |