Penerapan sanksi tindak pidana bagi Mucikari Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 prespektif Hukum Pidana Islam

Nurmayana, Suri (2023) Penerapan sanksi tindak pidana bagi Mucikari Online dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1 prespektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text cover skripsi. Download (90kB)
	Text abstrak skripsi. Download (82kB)
	Text daftar isi. Download (83kB)
	Text bab 1 skripsi. Download (370kB)
	Text bab II skripsi. Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text bab III skripsi. Restricted to Registered users only Download (353kB) | Request a copy
	Text bab IV skripsi. Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy
	Text daftar pustaka. Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy

Abstract

Diantara factor terjadinya prostitusi adalah adanya pihak yang memfasilitasi. Fasilitator tersebut dikenal dengan sebutan mucikari. Mucikari adalah Orang yang memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam masyarakat. Diera sekarang mucikari lebih leluasa bergerak karena kegiatannya bisa dilakukan secara online. Untuk menghentikan aktivitas tersebut sangat dioerlukan peraturan perundang undangan yang jelas sehingga menimbulkan efek jera. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik; 2) Bagaimana sanksi bagi Mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik; dan 3) Bagaimana tinjauan Hukum Pidan Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi mucikari online dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur-unsur pidana baik secara materil atau pun secara formil. Pemikira lain bahwa suatu aturan terkait sanksi pidana haruslah jelas tidak boleh multi tafsir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah normative yuridis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasal 27 ayat (1) UU ITE sedangkan sumber skundernya adalah tulisan tulisan yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data digunakan denga library reseach yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, meganalisis data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) unsur-unsur tindak pidana mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik pasal tersebut tidak menjelaskan jenis perbuatan, objek serta akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian pasal tersebut masih bersipat umum dan tidak berbicara tentang mucikari secara khusus. Akan tetapi dari sisi keumumannya pasa tersebut tetap bisa menjerat mucikari; 2) sanksi bagi Mucikari online menurut pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 3) Tinjauan Hukum Pidan Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi mucikari online dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur-unsur dan sanksi yang diberikan kepada mucikari sudah memenuhi unsur materil, unsur formil dan unsur pelanggaran kesusilaan.

Actions (login required)

View Item