Wali adhal dan implikasinya dalam perkawinan EP dan WS (Kasus (di Kebon Pala Cibadak Sukabumi)

Nur’aeni, Nur’aeni (2006) Wali adhal dan implikasinya dalam perkawinan EP dan WS (Kasus (di Kebon Pala Cibadak Sukabumi). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (498kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (377kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB)

Abstract

Keengganan wali untuk menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya terjadi di Kebon Pala Cibadak Sukabumi, dimana wali nasab (US) enggan (adhal) menikahkan anaknya (EP) dengan kekasihnya (WS) dengan alasan-alasan yang tidak sesuai (munasabah) dengan syari’at Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS, implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS, serta tanggapan pihak KUA terhadap pelaksanaan perkawinan EP dan WS dengan adanya wali adhal. Penelitian ini berangkat dari pemikiran Fuqaha bahwa seorang wali dianggap adhal apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya untuk menikah, sementara perempuan tersebut baligh, berakal, dan merdeka untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu’ serta sanggup membayar mahar yang munasabah, dan diantara mereka tidak terdapat larangan untuk menikah. Apabila wali tidak mau menikahkan anknya dengan alasan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Penetapan Wali Hakim ke Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara langsung kepada responden, yaitu US (selaku wali adhal), kedua pasangan EP dan WS, serta para informan yaitu pihak KUA dan Pengadilan Agama. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa alasan wali enggan menikahkan anaknya disebabkan karena faktor pekerjaan calon menantunya yang hanya seorang sopir angkutan, karena akhlak calon menantunya yang tidak disukai oleh wali, juga karena telah melakukan hubungan badan sampai terjadi hamil ui luar nikali. Implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS adalah pasangan telah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan dan tali silaturahmi antara kedua keluarga bcsar terputus (tidak harmonis). Tanggapan pihak KUA terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut adalah sah karena telah sesuai dengan syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keengganan wali nasab (US) untuk menikahkan pasangan EP dan WS adalah bukan tanpa alasan, tetapi karena calonmenantunya itu mempunyai sifat (akhlak) jelek yang tidak disukai oleh wali, ini diperlihatkan pada waktu sebelum menikah yaitu telah berani melakukan perbuatan yang sangat memalukan (hubungan badan) hingga terjadi kchamilan, juga karena pekerjaannya hanya seorang sopir angkutan yang penghasilan setiap harinya tidak tentu, dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak. Sebab semua orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan suami yang mempunyai pekerjaan yang layak dan penghasilan yang tetap (mapan) agar dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Actions (login required)

View Item