Pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Ayat (I) UUD 1945 mengenai kriteria kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Juhaeri, Juhaeri (2006) Pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Ayat (I) UUD 1945 mengenai kriteria kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (631kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (450kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (783kB)
	Text 9_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kriteria kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat konstitutif dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang, sampai dengan diadakannya amandemen yang keempat terhadap UUD 1945 belum terdapat ketentuan yang dapat mengatur hal ihwal kegentingan yang memaksa, hal itu tentunya akan menjadi sebuah celah media manifestasi otoriter dari lembaga eksekutif (pemerintah). Dengan tidak adanya ketentuan tersebut, maka konsekuensi logisnya adalah pelaksanaan dan penerapan dari ketentuan pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tersebut akan menghasilkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sarat dengan kekurangan, dan akan berimplikasi dalam pelaksanaannya serta terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Hal yang menjadi konsep dari pemikiran ini adalah bahwa Negara Indonesia yang menganut paham distribution of power (pembagian kekuasan), dalam paham tersebut terdapat dimensi kerjasama antar lembaga negara. Namun, antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain saling melakukan pengawasan terdapat berbagai kebijakan. Oleh sebab itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga penjelmaan rakyat selayaknya melakukan pengawasan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tujuan dari penelitian skripsi ini, untuk mengetahui mengenai penerapan keadaan/ kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) di Indonesia dan kendala-kendala yang ada dalam keadaan/ kegentingan yangmemaksa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode deskriftif analitis, dan ditambah dengan metode wawancara sebagai penunjang terhadap data yang ada. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis, diketahui bahwa kriteria kegentingan yang memaksa merupakan suatu krisis yang menghambat fungsi pemerintah, dapat berupa darurat sipil, darurat mi liter, atau darurat perang, bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan gangguan lain yang bersifat mengancam wilayah Indonesia, dan dalam hal itu juga kriteria keadaan yang memaksa merupakan kriteria yang didasarkan kepada empat hal, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis. Dari kesimpulan yang didapat, bahwa penerapan kegentingan yang memaksa di Indonesia masih terdapat ketidakkonsistenan, namun ada juga yang sudah memenuhi syarat sebagai kriteria kegentingan yang memaksa. Kemudian kendala yang ada dalam keadaan/ kegentingan yang memaksa diantaranya tidak adanya pembatasan terhadap materi muatan tertentu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perpu), tidak adanya mekanisme kontrol yang efektif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap keadaan/ kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat konstitutif dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu), dan masih terdapat aturan-aturan yang tidak berbasis sosiologis.

Actions (login required)

View Item