Hak opsi perkara waris dalam hukum acara peradilan agama

Maolani, Asep (2006) Hak opsi perkara waris dalam hukum acara peradilan agama. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (524kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB)

Abstract

Ketentuan hak opsi bagi mereka yang beragama Islam yang hanya terdapat dalam hukum kewarisan di lingkungan Peradilan Agama dapat ditemui dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-undang no 7 Tahun 1989 yang berbunyv." sehubungan dengan hal tersebut para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terdapatnya hak opsi, pelaksanaan hak opsi itu sendiri dalam lingkungan Pradilan Agama serta tinjauan hukum Islam terhadap hak opsi yang berlaku bagi orang Islam dilingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum mengenai hukum materil yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits. Terlebih masalah hukum waris yang pengaturannya telah ditentukan secara terperinci dalam al-Quran, yaitu surat al Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. serta asas personalitas keislaman yang terdapat dalam asas Peradilan Agama dan Undang-Undang no 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (3) yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara waris antara pihak yang beragama Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian analisis isi, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur). sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa konsep-konsep normatif yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, kaidah-kaidah hukum Islam, perundang unndangan serta buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang menunjukan bahwa; latar belakang terdapatnya hak opsi dalam lingkungan Peradilan Agama adalah terdapanya keragaman hukum tentang waris yang berlaku masa lalu, Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/G/1979 yang menyatakan bahwa selama perkara waris terdapat sengketa hak opis maka Peradilan Umum berwengan untuk mengadilinya tidak terkecuali dengan para pihak baik orang Islam ataupun bukuan, keragaman system tata hukum waris yang beraku di Indonesia, adanya pandangan diskriminasi jumlah bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dengan bagian perbandingan 2:1, merupakan hasil dari pada tarik menariknya antara Pengadilan agama dan Pengadilan Umum dalam kewenangan melakukan proses peradilan terhadap perkara waris (kepentingan politis); adapun mengenai Penerapan hak opsi perkara waris dalam hukum acara Peradilan Agama masih berlaku ketika perkara tersebut belum masuk atau didaftarkan ke Pewngadilan Agama; dengan pemeperhatikan maqasid al Syariah serta asas hukum Islam, asas kewarisn Islam maka dapat dinyatakan bahwa ahk opsi tidak sesuai dan tidak sejalan dengan keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan hukum Islam.

Actions (login required)

View Item