Kewenangan POLRI dan BAPPEBTI (Kementrian Perdagangan) terhadap PT. Rifan Financindo berjangka Bandung yang melakukan pelanggaran investasi berjangka menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Esak, Muhamad Malki (2022) Kewenangan POLRI dan BAPPEBTI (Kementrian Perdagangan) terhadap PT. Rifan Financindo berjangka Bandung yang melakukan pelanggaran investasi berjangka menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Polri dan Bappebti ( Kementrian Perdagangan) terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Investasi Berjangka Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di Polrestabes Bandung). Terdapat dualisme kewenangan antara Bappebti Kementrian Perdagangan dan Kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung. Bahwa Bappebti Kementrian Perdagangan memiliki aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Begitu pula, Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan wewenang tersendiri dalam menangani aduan atau laporan dari masyarakat sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Kepolisian RI terhadap laporan nasabah perusahaan inverstasi berjangka yang mengalami penipuan dan penggelapan modalnya oleh karyawan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung. fungsi dan kewenangan Bappebti dalam penanganan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap nasabah perusahaan inverstasi berjangka. Metode penelitian menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu kegiatan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut kedalam kehidupan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan sistem Penelitian Perbandingan Hukum yakni perbandingan hukum kewenangan antar Institusi Bappebti Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan data di lapang, dapat disimpulkan bahwa Fungsi dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang menerima laporan dari masyarakat, meskipun PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung memiliki ketentuan tersendiridi bawah Bappebti serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Fungsi dan kewenangan Bappebti yang berada di Kementrian Perdagangan R.I telah ditegakan dengan benar dan tegas terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka dengan cara membekukan perusahaan tersebut karena banyak aduan dan laporan dari masyarakat. Tinjauan Hukum Tata Negara, kedua lembaga ini telah menerapkan kewenangannya masing-masing.

Actions (login required)

View Item