Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha kendaran bermotor Custom dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 30 tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Finandita, Finandita (2023) Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha kendaran bermotor Custom dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 30 tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstract.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab I.pdf Download (239kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text (BAB III) 6_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)

Abstract

Motor custom atau juga motor yang dimodifikasi adalah kendaraan bermotor atau sepeda motor yang diubah secara drastis atau sebagian mengenai rangka, body maupun bahan mesin, yang mana mengubah kondisi dari standar pabrik menjadi kondisi sesuai dengan keinginan pemilik, perbedaan motor custom dengan motor modifikasi terlihat sama, namun memiliki artian berbeda, yang mana modifikasi adalah serangkaian berubahan pada kendaraan namun tidak menyeluruh, akan tetapi kustomisasi dilakukan secara hampir menyeluruh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peraturan dalam hukum yang mana adanya ketidakjelasan atas kelanjutan pengaturan legalitas dan perizinan bengkel dari aturan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha, kendala pelaku usaha dalam menjalankan usahanya atas legalitas bengkel sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor dan akibat hukum yang dapat terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan bermotor custom yang dilakukan di bengkel yang bukan ditunjuk langsung oleh menteri di bidang perhubungan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Metode Penelitian deskriptif analisis. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor custom adalah hak absolut dari tiap pelaku usaha baik individu maupun badan usaha dan hak akan perlindungan bagi pelaku usaha sudah jelas ada dan tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang�Undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kendala pelaku usaha kendaraan bermotor custom dalam mendapatkan legalitas bengkel dari menteri di bidang industri berfokus pada Pasalyang menjadi pokok permasalahan yang bersuber dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yakni Pasal 4 Ayat (2) yang dirasa menimbulkan kekaburan hukum. Akibat hukum yang timbul dari transaksi jual beli antara konsumen dan pelaku usaha kendaraan bermotor custom yang bukan ditunjuk oleh menteri memiliki akibat hukum yang membuat perjanjian jual beli antara konsumen dan builder motor custom tersebut tidak sah.

Actions (login required)

View Item