Pemberontakan (Al-Baghyu) dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Suryadi, Dakkam (2002) Pemberontakan (Al-Baghyu) dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (476kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB)
	Text 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (680kB)

Abstract

Persoalan pemberontakkan dipahami beragam oleh masyara'kat Indonesia, disatu pihak pemerintah dalam memahaminya berpegang pada hukum positif (KUHP), dilain pihak sebagian masyarakat (Fundamentalis) Islam memahaminya dengan berpegang pada hukum pidana Islam (fiqh Jinayah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui maksud, batasan dan sanksi pemberontakkan dalam perspektif kedua hukum tersebut, disamping itu juga membandingkan perspektif keduanya serta relevansinya untuk bangsa Indonesia pada masa sekarang ini. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum bertujuan untuk terjaminnya perdamaian manusia, dengan melindungi kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta benda serta kemerdekaan berpendapat. Peneliltian ini di.akukan dengan metode analisis isi buku-buku tentang pemberontakkan diantaranya adalah KUHP, Hukum Pidana Indonesia, KUHP Serta Komentar-komentarnya. Lengkap Pasal Demi Pasal, Delik-DeriK Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Tasvriy al-Jina'iy, Al-Ahkam Al-Shultoniyah, Fiqh Al-Sunnah, A-Fiqh'Ala Madzhab Al-Arba'ah, Fiqh Jinayah, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Analisis ini diiakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pemberontakkan dihubungkan dengan relevansinya pada masa sekarang ini. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan pendapat keduanya meliputi pemberontakkan itu ada bila menggunakan kekerasan senjata dan melawan pemerintahan yang sah. Perbedaannya terletak pada motif terjadinya pemberontakkan, dalam KUHP tidak memandang adanya motif terjadinya pemberontakkan, sedangkan dalam fiqh jinayah motif menjadi portimbanqan hukum, dan bahkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pemberontakkan. Dari data-data diatas diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia (KUHP) pasal 108 masih relevan diberlakukan di Indonesia. Selama dalam menjatuhkan putusan hukum oleh hakim dengan indikatior keadilan, kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an.

Actions (login required)

View Item