Penanganan pelanggaran administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Maulana, Muhammad Farhan (2021) Penanganan pelanggaran administratif pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (296kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy

Abstract

Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat, Bawaslu menyelesaikan beberapa pelanggaran Pemilu yang diantaranya adalah Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan terdapat beberapa kendala baik dari segi internal maupun eksternal. Kedua jenis kendala tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya Pemungutan Suara Ulang terhadap pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut. Meskipun terdapat Hukum yang mengatur jalannya proses Pemilu, akan tetapi setiap lembaga penyelenggara Pemilu memiliki penafsiran yang berbeda diantara Aturan Turunan di tiap lembaga tersebut. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya pemahaman masyarakat juga berimbas pada banyaknya pelanggaran administratif yang terjadi pada Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang menggambarkan fakta yang disertai dengan analisis yang kuat, dengan melalui pendekatan yuridis normatif atau penelitian yang mengkaji norma hukum melalui bahan pustaka serta melalui studi kasus dari putusan den kondisi empiris. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data Primer dan data Sekunder serta Wawancara, Dokumentasi dan catatan lapangan serta beberapa putusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum tentang penanganan pelanggaran administratif Pemilu untuk mengetahui penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, kendala apa saja yang dialami dalam proses penanganan pelanggaran Administratif Pemilu, dan mengetahui upaya apa yang akan dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut dan upaya nantinya dalam menghadapi Pemilu 2024. Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu Provinsi Jawa Barat menangani 26 Perkara pelangaran administratif Pemilu. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat ialah kendala internal yakni kurangnya SDM dalam proses pengawasan serta banyaknya jumlah kotak suara yang harus diawasi. Terkait kendala eksternal terdapat perbedaan penafsiran hukum terkait Pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu antara KPU dengan Bawaslu sehingga proses penanganan pelanggaran administratif Pemilu menjadi terhambat serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur Pemilu yakni kewajiban form A.5 bagi pemilih diluar DPT. Upaya yang dilakukan oleh Untuk mengatasi kendala internal, Bawaslu Provinsi melakukan perekrutan serta optimalisasi SDM dalam fungsi pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga memberikan input terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana diberlakukannya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal untuk mengurangi jumlah kotak suara untuk Pemilu 2024 nantinya. Terkait kendala eksternal, Bawaslu Provinsi Jawa Barat turut aktif memberikan saran perubahan regulasi terkait pelanggaran administratif pemilu demi terwujudnya harmonisasi hukum antara KPU dengan Bawaslu. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan pehamahaman masyarakat dengan melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif.

Actions (login required)

View Item