implementasi pasal 56 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 hubungannnya dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012

Andriyanto, Andriyanto (2013) implementasi pasal 56 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 hubungannnya dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2012. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (584kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (363kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (LAMPIRAN) 9_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan penting dalam sistem Pemerintahan di daerah, salah satunya pemilihan kepala Daerah secara langsung di kota Cimahi, karena untuk menghasilkan pemerintahan yang berkualitas harus dilakukan dengan pemilihan yang berkualitas pula, Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 serta perubahannya menjamin adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta memberikanm kesempatan yang seluas-luasnya terhadap masyarakat lokal tidak hanya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik jalur perseorangan dapat jadi jalur alternative bagi elite lokal untuk untuk berpartisipasi dalam Pemilukada.Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu, bagaimana Implementasi Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Cimahi Tahun 2012 hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Hambatan dan upaya menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012. Tujuan penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Implementasi Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pilwalkot Cimahi, Hubungan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP Nomor 6 Tahun 2005, hambatan dan upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan Pilwalkot Cimahi Tahun 2012. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode pertama yaitu metode Deskriftif Analitis yakni Penelitian yang ditujukan untuk mengambarkan dan memaparkan fakta-fakta terkait Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, metode kedua yang digunakan adalah metode yuridis Normatif yaitu Penelitian terhadap data yang menekankan pada ilmu atau kaidah-kaidah yang masih berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 belum dilaksanakan dengan sepenuhnya dalam Pilwalkot Cimahi Tahun 2012, hal ini di tandai dengan masih terdapatnya Pelanggaran, dalam melaksanakan tugasnya KPU Kota Cimahi menemukan berbagai hambatan yang muncul diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan aturan kepemiluan peserta Pemilukada di Kota Cimahi, ditandai dengan masih terdapatnya pelanggaran seperti : Penggiringan PNS untuk memilih calon tertentu, Politik uang, Kampanye hitam dan berbagai pelanggaran lain, Upaya mengatasi hambatan tersebut KPU Kota Cimahi melakukan Sosialisasi tentang aturan kepemiluan terhadap seluruh masyarakat Kota Cimahi, Menerbitkan program kampanye nyeni, menindak secara persuasive bagi siapapun yang melanggar aturan, membuka pintu seluas-luasnya kepada para pencari keadilan dan memprosesnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Actions (login required)

View Item