Pembentukan Undang Undang Ibu Kota Negara (IKN) dihubungkan dengan pasal 96 Undang Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan

Jamiludin, Jamiludin (2023) Pembentukan Undang Undang Ibu Kota Negara (IKN) dihubungkan dengan pasal 96 Undang Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_COVER) 1_COVER.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (2_ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (3_DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (4_BAB I) 4_BAB I.pdf Download (267kB) | Preview
	Text (5_BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) | Request a copy
	Text (6_BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (7_BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (8_BAB V) 8_BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) | Request a copy
	Text (9_DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuan pemindahan IKN yaitu untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Proses perjalanan pembentukan Undang-Undang IKN mengundang berbagai reaksi dikalangan masyarakat. Dalam proses pembentukannya dianggap dipaksakan, karena dilakukan dengan waktu yang singkat, yakni waktu 42 hari. Selain itu, keterlibatan publik yang dianggap sangat minim, sehingga setelah disahkannya Undang-Undang ini banyak pihak yang mengajukan yudisial review sebagai buntut dari proses pembentukan Undang-Undang IKN yang dianggap kurang lazim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN serta implikasi pembentukan Ibu Kota Negara Nusantara terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini membahas tentang pembentukan Undang-Undang IKN dihubungkan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dijelaskan berdasarkan teori negara hukum, teori hukum responsif Nonet-Selznick, teori legislasi dan teori partisipasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri atas sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang IKN dibentuk berdasarkan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Proses pembentukan IKN dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Dalam tahap pembahasan ditemukan pandangan tiap Fraksi terkait persetujuan pembahasan RUU IKN, yaitu terdapat 8 Fraksi yang menerima hasil pembahasan RUU IKN dan 1 Fraksi menolak hasil pembahasan RUU IKN. Pembentukan IKN berimplikasi terhadap aspek ketatanegaraan yakni otorita IKN didesain sebagai daerah khusus yang kedudukan dan fungsinya berbeda dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kepala otorita IKN berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Implikasi terhadap aspek ekonomi, yaitu pembentukan IKN mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pusat ekonomi tidak hanya terpusat di Pulau Jawa semata. Implikasi terhadap aspek politik yaitu berdampak kepada status kekhususan DKI Jakarta. Jika seluruh kelembagaan negara ikut berpindah ke Ibu Kota baru, maka Jakarta tidak lagi menyandang kekhususan sebagai IKN. ENGLISH : The formation of Law Number 3 of 2022 concerning IKN is the legal basis for the government to move IKN from DKI Jakarta to East Kalimantan. The purpose of moving the IKN is for economic equity and development. The process of forming the IKN Law invited various reactions among the public. In the process of its formation it was considered forced, because it was carried out in a short time, namely 42 days. In addition, public involvement is considered to be very minimal, so that after the passing of this law, many parties have submitted a judicial review as a result of the process of forming the IKN law, which is considered unusual. This study aims to describe the background and process of establishing Law Number 3 of 2022 concerning IKN and the implications of establishing the National Capital of the Archipelago for the governance system. This study discusses the formation of the IKN Law in connection with Article 96 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which is explained based on the rule of law theory, the theory of responsive Nonet-Selznick law, the theory of legislation and the theory of participation. The method used in this research is descriptive method with a statutory approach. Data sources consist of primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. The data collection technique was carried out by means of a literature study. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the formation of the IKN Law was formed based on a philosophical basis, a juridical basis and a sociological basis. The process of establishing an IKN is carried out through the stages of planning, drafting, discussing, ratifying and enacting. In the discussion stage, it was found that the views of each faction regarding the approval of the discussion on the IKN Bill, namely that there were 8 factions that accepted the results of the discussion on the IKN Draft Bill and 1 faction rejected the results of the discussion on the IKN Draft Bill. The formation of the IKN has implications for the constitutional aspect, namely the authority of the IKN is designed as a special region whose position and function are different from the provincial and district/city regional governments. The head of the IKN authority is at the ministerial level who is appointed directly by the President with the approval of the DPR. The implication for the economic aspect is that the formation of IKN promotes inclusive economic development, by disseminating new economic growth magnets, so that the economic center is not only concentrated on the island of Java. The implication for the political aspect is that it has an impact on the special status of DKI Jakarta. If all state institutions move to the new capital city, then Jakarta will no longer have the specificity of being an IKN.

Actions (login required)

View Item