Pelaksanaan fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di era Otonomi Daerah sebagai amanat Pasal 3 Perda no.9 Tahun 2000

Irfan, Muhammad (2005) Pelaksanaan fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD) di era Otonomi Daerah sebagai amanat Pasal 3 Perda no.9 Tahun 2000. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (517kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)

Abstract

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat sebuah lembaga legislatif yang bemama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan Peraturan Mendagri nomor 2 tahun 1981. Kemudian pada tahun 1999 diganti dan diubah namanya menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditentukan dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada tahun 2004 pun diubah dan diganti kembali namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditentukan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) Babakanmulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dalam mengemban amanat pasal 3 Perda Nomor 9 tahun 2000, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BPD Babakanmulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sehingga kedepan dibutuhkan upaya perbaikan dan restrukturisasi lembaga agar roda pemerintahan desa berjalan dinamis dan efektif. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (case study) hukum di lapangan yang sifatnya deskriptif-analitik. Tentunya hal tersebut didukung oleh sumber data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara menganalisa buku-buku atau kepustakaan yang bahasannya sesuai dengan masalah penelitian. Dan tentunya, kedua sumber data di atas menjadi pegangan dan basis teori hukum normatif penulis. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Babakanmulya Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan belum berjalan optimal dan tidak ada perubahan dan kemajuan berarti di tubuh masyarakat. Dengan demikian, antara Das-Sollen (pasal 3 Perda Nomor 9 tahun 2000) dengan Das-Sein (realitas) di lapangan terdapat kesenjangan. Hal ini tentu berangkat dari beberapa kendala di lapangan yang dihadapi BDP yang membuat lembaga ini tidak berfungsi semestinya, diantaranya faktor dominasi golongan tertentu, strata sosial dan usia lertentu di tubuh BPD.Kedepan BPD Desa Babakanmulya mesti diduduki oleh generasi muda yang punya semangat juang membangun yang progresif selain juga masyarakat dituntut lebih selektif dalam memilih wakil-wakilnya di BPD.

Actions (login required)

View Item