Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gabungan Di Kabupaten Sumedang Tahun 2008

Nurjanah, Siti (2008) Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gabungan Di Kabupaten Sumedang Tahun 2008. Sarjana thesis, UIN SUNAN GUNUNG DJATI.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (337kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (564kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_dartarisi.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)

Abstract

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008 ini merupakan aplikasi dari Pasal 235 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan harapan dapat menghemat waktu, juga meminimalisir dana (APBD), walaupun pada pelaksanaannya pihak KPUD Kabupaten Sumedang juga Panwaslu bekeija ganda, sehingga di beberapa TPS di tiga Kecamatan terdapat kesalahan dalam penulisan dan perbedaan jumlah pemilih yang menyebabkan persengketaan antara antara salah satu saksi calon dengan pihak KPUD Kabupaten Sumedang, karena kesalahan-kesalahan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada perolehan suara masing-masing calon. Tiga kecamatan tersebut yaitu Buahdua 6 pemilih, Sukasari 7 pemilih dan Cimanggung 8 pemilih, padahal dari data hasil penelitian bahwa tiga kecamatan tersebut tidak termasuk daerah yang ada penambahan jumlah pemilih untuk Pemilu Gubemur. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui dasar hukum yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumedang dalam menyelesaikan sengketa, untuk mengetahui tahapan penyelesaian sengketa dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2008. Penelitian ini bertolak dari sumber hukum normatif yaitu al-Quran dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh siyasah. Bahwa tahapan penyelesaian sengketa atau perselisihan yang diambil dari kebijakan pemerintah mengenai aspek pemeliharaan urusan umat menuntut pengaturan Siyasah Dusturiyah, yang berfungsi mengatur atau memimpin dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara dengan cara membawa kepada kemaslahatan,musyawarah dan yakin bahwa kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan deduksi. Sumber data yang digunakan oleh Penulis yaitu sumber data primer yaitu wawancara dengan Ketua KPUD Kabupaten Sumedang, Kasubag Hukum, Kasubag Tekhnis, dan Kasubag Program pada pelaksanaan Pilkada Gabungan. Sedangkan sumber data sekundemya yakni Undang-Undang tentang penyelesaian sengketa dalam Pilkada, literatur buku yang berhubungan dengan Pilkada dan tulisan lain tentang Pilkada dan Penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Sumedang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 103 ayat 1 poin 5. Tahapan penyelesaian sengketa tersebut pihak KPUD Kabupaten Sumedang beserta Pokja Pemutakhiran data pemilih men-cek ulang hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan pihak KPUD Kabupaten Sumedang beserta PPK melakukan penghitungan ulang jumlah pemilih di TPS yang bersangkutan. Hasilnya ada perbedaan jumlah pemilih dan ada kesalahan penulisan di beberapa TPS di tiga kecamatan tersebut, namun tidak mempengaruhi suara masing-masing calon, dan saksi yang bersengketa dengan pihak KPUD Kabupaten Sumedang pada akhimya berujung damai. Tindakan KPUD Kabupaten Sumedang sesuai dengan prinsip siyasah yaitu prinsip musyawarah, penyelesaian sengketa yang berujung dengan perdamaian dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item