Efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak terhadap penguatan sistem Presidensial di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ramadhan, Syahied (2023) Efektivitas penyelenggaraan Pemilu serentak terhadap penguatan sistem Presidensial di hubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (233kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (54kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan dibatalkannya Pasal 3 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008, berdampak pada diselenggarakannya Pemilihan Umum secara serentak antara Presiden dengan Legislatif untuk tahun 2019 dan seterusnya. Pemilihan Umum tersebut diproyeksikan membawa implikasi pada penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun apakah Pemilihan Umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, serta variabel apa saja yang mempengaruhi dalam rangka penguatan sistem presidensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara pemilu serentak dengan penguatan sistem Presidensial di Indonesia dan efektivitas pemyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia sesuai dengan UUD 1945, putusan MK, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan dimana antar lembaga mempunyai wewenang nya masing-masing dan mempunyai tugas untuk saling mengawasi demi terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan stabil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Putusan 14/PUU-XI/2013 untuk membuktikan relevansi Pemilihan Umum serentak terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum serentak Presiden dengan Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya mengandalkan pemilu serentak tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka memperkuat sistem presidensial di indonesia, seperti meningkatkan parliamentary threshold, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif atau memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih jelas dan baku.

Actions (login required)

View Item