Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Ramadhan, Chandra Fitra (2023) Pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text COVER.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (451kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy

Abstract

Dalam Pasal 21 ayat (2) Perda Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018, disebutkan tentang ketentuan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dituangkan dalam Peraturan Wali Kota. Namun nyatanya produk hukum berupa Perwal pelaksana tersebut belum ada. Untuk dapat memastikan legalitas keberlakuan pelaksanaan program/kegiatan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penelitian tata usaha negara dapat memberikan jalan keluar tentang kepastian berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana peranan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Sukabumi dalam menjalankan perannya melakukan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, serta kendala apa saja yang ditemui dalam tidak adanya peraturan pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan didukung studi pustaka. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif berupa Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) Perda Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 dilakukan melalui penyerahan wewenang secara mandat dari Wali Kota Sukabumi kepada TKPKD Kota Sukabumi. Sedangkan Pasal 21 ayat (2), tentang perintah untuk mengatur lebih lanjut berkenaan tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi didasarkan kepada Perwal Nomor 116 Tahun 2019, perlu mengatur tentang SOP tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pada perancangan RAD penanggulangan kemiskinan untuk jangka lima tahun selanjutnya. Karena selama ini penggunaan SOP program/kegiatan Perangkat Daerah di dasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Pasal 21 Perda Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 diantaranya adalah: ketidak jelasan sumber hukum, kebingungan pengawasan, dan terbatasnya pertemuan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara Perwal Kota Sukabumi tentang RAD Penanggulangan Kemiskinan yang baru sebagai sumber hukum, menyusun instrumen pemantauan penanggulangan kemiskinan, dan pengagendaan pertemuan yang merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.

Actions (login required)

View Item