Tinjauan terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan perwakilan daerah di bidang Legislasi berdasarkan UUD 1945 Relevasinya dengan sistem perwakilan dua kamar

Kodratuloh, Sidik Muslim (2005) Tinjauan terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan perwakilan daerah di bidang Legislasi berdasarkan UUD 1945 Relevasinya dengan sistem perwakilan dua kamar. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_astrak.pdf Download (532kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa dalam melakukan aktifisanya sesuai aturan yang diberlakukan, meskipun dalam peijalanan membutuhkan perubahan-perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perubahan Dalam UUD 1945 dari mulai amandemen pertama sampai kcempat (1999-2002) membawa pembaharuan terhadap isi UUD 1945, salah satunya keberadaan lembaga perwakilan yang baru (Legislatif) yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Maka sistem perwakilan dalam negara Indonsia menjadi sistem perwakilan Dua Kamar (Bikameral). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi berdasarkan UUD 1945, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di Bidang legislasi berdasarkan UUD 1945, kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi relevansinya dengan sistem perwakilan dua kamar. Penelitian in dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, yang ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Setjen MPR/DPD dan anggota DPD yang merupakan ruang lingkup kinerja DPD di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta. Kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi dalam UUD 1945 hanya mengajukan, ikut membahas, petimbangandan pengawasan bidang-bidang tertentu, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. kaitannya dengan sistem perwakilan dua kamar hanya dalam kelembagaan, secara kewenangan legislasi sangat terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dan sebagai lembaga negara anggota DPD adalah merupakan anggota MPR, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi hanya mengajukan, ikut membahas, dan perimbangan dalam bidang tertentu, sebagaimana dalam Pasal 22D ayat (1), kelembagaan DPD di dalam lembaga legislatif menjadi sistem perwakilan dua kamar tetapi yang sangat sederhana/lunak (soft bikameralism). Maka perlu adanya penibahan (amandemen) untuk memperjelas kedudukan dan kewenangan DPD di bidang legislasi dalam UUD 1945.

Actions (login required)

View Item