Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia di polres Tasikmalaya Kota

Munttaqin, Syahrul Fikri (2023) Penegakan hukum tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia di polres Tasikmalaya Kota. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover 2.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (276kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text (BAB IV) BAB IV new.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep�konsep hukum yang diharapkan menciptakan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial sesuai dengan tujuan hukum. Peran kepolisian sebagai lembagapenegak hukum diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di wilayah hukum Tasikmalaya Kota masih ada ketidaksesuaian antara JTP (Jumlah Tindak Pidana) dan JPTP (Jumlah PenangananTindak Pidana) pada kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam kurun waktu Tahun2018-2020. Sehingga hal ini menjadi analisis bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Di Polres Tasikmalaya Kota. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Faktor Yang Mengakibatkan Tingginya Tindak Pidana Penggelapan di Tasikmalaya Kota; Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian; Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan di POLRES Tasikmalaya Kota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Faktor penyebab tingginya tindak pidana penggelapan di tasikmalaya kota terbagi menjadi faktor yuridis yaitu faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan faktor non yuridis berupa faktor ekonomi, kemiskinan struktural, sosial budaya dan faktorpendidikan; Penegakan hukum tindak pidana penggelapan di wilayah hukum PolresTasikmalaya Kota telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian ynag di atur dalam Pasal 13 dan 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002; Kendala- kendala yang di hadapai yaitu banyaknya saksi yang enggan hadir dalam memberikan keterangan meskipun sudah di tunjuk oleh pelapor, kurangnya data- data dari korban guna mendukung kepolisian dalam menyelesaikan perkara dan minimnya kewaspadaan masyarakat sehingga meimbulkan kembali tindak pidana penggelapan. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangikendala penegakan tindak pidana penggelapan adala dengan upaya represif dan upaya preventif.

Actions (login required)

View Item