Kebijakan kepala Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberantasan pelacur

Muslihuddin, Agus (2006) Kebijakan kepala Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya tentang pemberantasan pelacur. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrakk.pdf Download (663kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB)

Abstract

Pelacuran adalah salah satu penyakit masyarakat yang diharamkan oleh agama dan dilarang oleh undang-undang Di Desa Cintabodas terdapat warung-warung dan rumah yang tiba tiba dijadikan tempai pelacuran terselubung, seningga warga desa merasa dimgikan oleh perilaku para PSK yang usianya masih remaja.Berbagai upaya warga desa untuk mernberantas praktek pelacuran tersebut pernah dilakukan, akan tetapi tetap saja gagal, bahkan ada warga desa yang dianggap memfitnah beberapa perempuan yang diisukan sebagai PSK, sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Atas desakan warga desa dan seluruh komponen masyarakat akhimya Kepaia Desa menetapkan kebijakannya, yakni Kebijakan Kepaia Desa Cintabodas tentang Pemberantasan Pelacuran. Dengan latar belakang masalah di atas diajukan empat pertanyaan, yakni Bagaimana bentuk Kebijakan Kepdes Cintabodas tentang Pemberantasan Pelacuran? (2) Bagaimana langkah operasiona! pelaksanaannya? (3) Apa saja faktor penunjang dan penghambatnya? (4) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Kebijakan Kepdes Cintabodas tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab empat pertanyaan tersebut. Siyasah artmya mengendalikan dan mengawasi sedangkan Dusturiyah artinya kepemimpinan dan pemerintahan. Siyasah Dusturiyah berbicara tentang hubungan pemeriniah dengan masyarakat dalam upaya mencapai kemaslahatan bernegara. Setiap pemimpin memiliki kekuasaan dan kewenangan tertentu, sepanjang kewenangannva memberikan kemaslahatan, maka rakyat wajib menaatinya, Setiap kemaslahatan harus mengedepankan lima tujuan syari'at Islam, yakni memeiihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta kekayaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primemya adalah Kepala Desa dan perangkatnya, aparat kepolisian, tokoh masyarakat dan PSK dengan germonya yang namanva disamarkan. Data sekundernya berupa buku fiqh Siyasah Dusturiyah, berbagai Keputusan Desa dan Kebijakan Kepaia Desa Cintabodas berkaitan dengan mekanisme pemberantasan pelacuran. Jenis data yang dibutuhkan adalah dokumen Kebijakan Kepdes, ayat dan hadits tentang politik dalam Islam, alasan warga desa mernberantas pelacuran dan kincrja paniiia pemberantasan pelacuran bescrta faktor penunjang dan penghambatnya. Data dikumpuikan dengan survey dan wawancara. Setelah diklasifikasi, data ditafsirkan dengan metode analisis isi. Kebijakan Kepdes Cintabodas diietapkan atas desakan warga desa dan seluruh komponen di dalamnya yang tertuang dalam Kepdes Cintabodas No.234/CCT/VIII/2005. Isinya adalah bahwa penanggulangan dan pemberantasan penyakit masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan Kepdes melalui musyawarah, pembentukan panitia, dan penggerebegan. Semua komponen masyarakat mendukung kebijakan tersebut, yang menghambat adalah adanya oknum warga desa atau oknum aparat yang membocorkan operasi. Secara Dusturiyah, kebijakan Kepdes Cintabodas adalah produk keukuasaan yang dilakukan melalui musyawarah mufakat, semua dukungan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan perwujudan penntah Allah dan Rasulnya untuk mengajak kepada kebaikan dan mernberantas kemunkaran.

Actions (login required)

View Item