Implikasi Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 dan fungsinya sebagai landasan dasar dalam pengelolaan Zakat di Bazis DKI Jakarta

Hendrawati, Tuti (2001) Implikasi Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 dan fungsinya sebagai landasan dasar dalam pengelolaan Zakat di Bazis DKI Jakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (486kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (631kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB IV) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)

Abstract

Kehadiran Undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999 dilatarbelakangi bahwa dalam praktek di masyarakat para pelaku Badan Amil Zakat ingin mempunyai pegangan yang kuat. Selama ini yang ada hanya surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau keputusan Gubernur untuk melaksanakan zakat, yang oleh masyarakat dianggap masih kurang kuat. Di samping itu dengan adanya Undang-Undang Zakat tersebut diharapkan pengaturan zakat akan lebih tertib dan teratur. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi UU Zakat No.38 tahun 1999 dalam manajemen pengelolaan zakat, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya UU Zakat no.38 Tahun 1999 dalam pengelolaan zakat, dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh UU Zakat No. 38 tahun 1999 dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa zakat belum dikelola secara efektif dan profesional. Hal tersebut terjadi karena ternyata pihak pengelola Zakat belum memiliki manajemen yang transparan, accountable, profesional dan mandiri.UU Zakat No.38 tahun 1999 hadir sebagai jawaban dari masalah tersebut dan memperkokoh posisi legal formal terhadap lembaga pengelola Zakat/lnfak dan sedekah.Langkah langkah penelitian ditempuh, meliputi studi pendahuluan yang menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian yang diambil, teknik pengumpulan data, sumber data dan terakhir analisis data. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peningkatan keberhasilan pengelolaan zakat adalah tujuan inti dari dibentuknya UU Zakat No.38 Tahun 1999. Hal ini tiada lain agar pelayanan dari pihak Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal ini makin mendekati harapan. Pelayanan ini menjadi penting guna terselenggaranya penunaian zakat secara menyeluruh, efektif dan efisien. Pengaruh Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan zakat di BAZIS DKI Jakarta sangat terlihat terutama dari segi: a) Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berlaku di BAZIS DKI Jakarta b) Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas BAZIS DKI Jakarta dan c) Hasil Pengumpulan zakat dan rencana pendayagunaannya mulai tahun 2000 sampai tahun-tahun selanjutnya.

Actions (login required)

View Item