Evaluasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Fajria, Nada Syifa (2023) Evaluasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (251kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | Request a copy

Abstract

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung memiliki kewajiban untuk memberikan insentif pajak kepada wajib pajak. Insentif pajak merupakan suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh dalam membayar pajak serta terhadap ketentuan pajak. Dari 9 objek pajak daerah di Kota Bandung, PBB merupakan salah satu pajak yang menerima kebijakan insentif ini Terdapat lima hal yang ditawarkan oleh adanya insentif pajak kepada wajib pajak. Pada tahun 2021 partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan dari segi penerimaan PBB pada tahun 2022 tidak terealisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai instansi yang berwenang dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah mengambil langkah untuk memberikan insentif pajak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Penelitian menggunakan teori William N Dunn mengenai kriteria dalam evaluasi kebijakan. Terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, & dokumentasi. Adapun lokasi penelitian adalah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi kebijakan insentif pajak bumi dan bangunan dalam prinsip efektivitas masih kurang optimal karena dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kendala yang terjadi, pada prinsip efisiensi sudah optimal karena dilihat dari usaha yang dilakukan, sedangkan prinsip kecukupan, perataan dan responsivitas masih belum optimal karena masih terdapat masyarakat yang belum menerima kebijakan insentif ini dan dilihat dari tahun 2020-2022 khususnya di tahun 2021 tingkat partisipasi wajib pajak masih rendah. Dan pada prinsip ketepatan sudah cukup optimal karena manfaat dari adanya kebijakan insentif sudah dapat dirasakan dilihat dari penerimaan piutang yang meningkat walaupun dalam kondisi pandemi covid-19.

Actions (login required)

View Item