Eksistensi majelis permusyawaratan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-undang dasar 1945

Nurjamin, Amin (2009) Eksistensi majelis permusyawaratan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-undang dasar 1945. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (540kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (490kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (10MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)

Abstract

Eksistensi Majelis Permusyawarata Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945 Mengenai Rumusan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menipakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sebelumnya yang berbunyi; “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dan hasil perubahan tersebut dapat dilihat bahwa konsep kedaulatan rakyat dahulu dilakukan oleh suatu lembaga tertinggi negaia, yaitu MPR yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut diatas, maka penulisan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR Pasca Perubahan UUD 1945, (2) Mengetahui Eksistensi MPR Pasca Perubahan UUD 1945, (3) Mengetahui Kemungkinan Dalam Praktek Tentang Kedudukan Tugas dan Wewenang MPR yang Akan Datang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adalah deskriftif analisis , dengan teknik pengumpulan data bempa; kepustakaan/Libery research, gimnentarisisr bahan - bahan hukum primer seperti perundang undanagan, megimentarisisr, bahan hukum sekunder dan menelaah undang - undang, buku -buku. Adapun penarikan kesimpulan penulisan penelitian ini adalah metode analisia kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran tentang teori Demokrasi yang terdiri atas: (1) demokrasi langsung (direct democracy) dalam arti rakyat sendirilah yang melaksanakan kekuasaan tertinggi yang dimilikinya, (2) teori demokrasi tidak langsung (representative democracy,. Dalam arti bahwa demokrasi sangat tergantung pada beberapa tuntutan lain. Seperti berhubungan dengan konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan pemerintah dan kebebasan politik warga negara.. Hasil penulisan penelitian ini menunjukan bahwa; (1) kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah perubalian UUD 1945 adalah bahwa MPR merupakan lembaga negara dan ini belum sesuai dengan prinsip UUD 1945 yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi, (2) Eksistensi MPR Pasca Perubalian UUD 1945 MPR harus memiliki kewenangan sendiri berupa adanya kewenangan untuk menetapkan produk hukum berupa tap MPR, dapat memilih Presiden dan atau Wakl Presiden dalam hal tertentu, dapat membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). (3) Kemungkinan dalam praktek tentang tugas dan wewenang MPR yang akan datang adalah, (a), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, karena dalam pelaksanaan tugasnya Presiden dan Wakil Presiden terikat untuk bertanggungjawab secara tidak langsung kepada rakyat melalui MPR. (b), bila terjadi impeachment lerhadap Presiden, Sidang Istimewa MPR-lali yang akan menentukan keputusan akhir mengenai kedudukan Presiden. (c) apabila terjadi keadaan dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Pennusyawaratan Rakyatlah yang akan mengangkat pejabat Presiden untuk menggantikan kedudukan Presiden yang berhalangan tetap.

Actions (login required)

View Item