Kinerja Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dalam Bidang Legislasi

Anwar, Amirudin (2009) Kinerja Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dalam Bidang Legislasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (501kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (909kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB)

Abstract

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwujudan (manifestasi) dari kehidupan sosial masyarakat yang ada di daerah, dan juga bagian dari integralisitik Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan urusan Permerintahan yang ada di daerahnya, sehingga masyarakat mempunyai wakil yang dapat memperjuangkan aspirasinya secara umum dan nyata. Salah satu firngsi yang dimiliki oleh Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi). Berkaitan dengan hal tersebut, kinerja Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat ditentukan salah satunya dengan firngsi Legislasi Daerah yang dimilikinya, tentunya firngsi Legislasi daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah, dengan tujuan untuk pembangunan daerah yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang kinerja Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bidang Legislasi atau Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai perwujudan (manifestasi) Dewan Penvakilan Rakyat Daerah sebagai wakil masyarakat di daerah (Representasi) dan Pembentuk Peraturan Daerah (Legislator Daerah) yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan masyarakat di daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (Observasi dan Wawancara). Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yuridis. Hasil peneltian menunjukan bahwa kinerja Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 dalam bidang Legislasi belum dilaksanakan dengan otptimal. Hal ini tercermin dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 belum melalui suatu mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan skala prioritas Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang yang dibentuk, kebanyakan Peraturan Daerah (PERDA) Retibusi dan hanya sedikit Peraturan Daerah (PERDA) yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Kabupaten Sumedang. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 dalam bidang Legislasi belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh (Komprehensif).

Actions (login required)

View Item