Perwakafan yang tidak diadministrasikan di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor

Ibrohim, Ibrohim (2006) Perwakafan yang tidak diadministrasikan di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (510kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 5-bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text 9_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Di Desa Cariu masih banyak tanah-tanah wakaf yang belum memiliki akta yang sah, terdapat 57 lokasi tanah wakaf, terdiri dari 15 lokasi telah mendapatkan sertifikat, 1 lokasi dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan 41 lokasi yang belum diadministrasikan. Tanah wakaf yang belum diadministrasikan sebagian besar diwakafkan setelah lahimya Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perwakafan, faktor-faktor penyebab terjadinya perwakafan yang tidak diadministrasikan dan usaha. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Cariu dalam mengatasi perwakafan yang belum disertifikasi. Penelitian ini bertolak bahwa perwakafan sesui dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan konsideran Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977. wakaf merupakan suatusistem pengendalian harta yang potensial untuk memenuhi sarana peribadatan, pendidikan dan atau kepentingan umum. Sebagimana di Indonesia lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat , sehingga pemerintah sebagai penegak keadilan mengeluarkan undang-undang tentang perlunya pengadministrasian tanah wakaf. Langkah-langkah penelitian menggunakan metode deskriptif dengan cara mengumpulkan data atau infonnasi yang disususn dan dianalisis. Jenis data disesuikan dengan perumusan masalah. Dalam menentukan sumber data penulis mengambil keterangan yang terdiri dari wakif nadzir dan PPAIW Kecamatan Cariu sebagai data primer. Sedangkan buku-buku, perundang-undangan dan dokumen sebagain data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan book survey yang menunjang terhadap pennasalahan. Data yang ditemikan menujukan bahwa dari berbagai bentuk perwakafan di Desa Cariu terdiri dari 25% wakaf ably atau zurri dan 75 % wakaf khoery. Dari 41 lokasi tanah wakaf yang ada di Desa Cariu belum sepenuhnya mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Walaupun peraktik perwakafan terjadi setelah keluamya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perwakafan yang belum diadministrasikan di Desa Cariu terdiri dari 41 lokasi dengan kendala-kendala:50% disebabkan karena masyarakat kurang mengetahui perundang-undangan perwakafan, 25%sebagai tradisi masyarakat yang dipegang teguh, dan 25% karena biyaya yang harus dikeluarkan. Dalam merealisasikan perundang-undangan, PPAIW berupaya dengan mengadakan penyuluhan, pengajian bulanan yang dilaksanakan di KUA kecamatan, dan mendatangi langsung wakif atau nadzir untuk mengadministrasikan tanah milik yang telah diwakafkan.

Actions (login required)

View Item