Peradilan agama dalam perspektif peradilan satu atap

Rismayati, Iis (2008) Peradilan agama dalam perspektif peradilan satu atap. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (459kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB)

Abstract

Peradilan satu atap adalah kebijakan bagi lembaga peradilan di Indonesia, termasuk Peradilan Agama, diantaranya pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial yang sebelumnya berada di bawah Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi organisasi, administrasi, finansial, dan kewenangan Peradilan Agama setelah sistem peradilan satu atap, serta mengetahui implikasi sistem peradilan satu atap terhadap intensitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa' peradilan satu atap, membawa perubahan penting dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam Kekuasaan Kehakiman. Termasuk perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadiUndang-undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini dilakukan dengan metode library research terhadap Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, melalui telaah dan mengkaji buku. Analisis dilakukan dengan menghubungkan Undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas kebijakan peradilan satu atap dengan dampak yang dialami oleh Pengadilan Agama Bandung. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa peradilan satu atap memberi perubahan penting terhadap eksistensi Peradilan Agama. Baik dari segi organisasi, administrasi, finansial, maupun wewenang Peradilan Agama, serta memberi pengaruh terhadap penyelesaian perkara. Seperti di Pengadilan Agama Bandung yang berhasil meningkatkan persentase perkara yang diputusnya selama tahun 2006 dan 2007. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Bandung merasakan dampak kemajuan dalam kebijakan satu atap terutama dari segi sarana dan prasarananya. Hal itu berpengaruh pula terhadap kinerja hakim sebagai pemutus perkara, yang terbukti dalam persentase perkara yang diputus tahun 2006 dan tahun 2007 semakin meningkat.

Actions (login required)

View Item