Perspektif Fiqh Muamalah tentang jual beli Tanah sistem Kemplangan di Desa Rancasari Kecamatan Kabupaten Subang KABUPATEN SUBANG

Andriani, Rini (2005) Perspektif Fiqh Muamalah tentang jual beli Tanah sistem Kemplangan di Desa Rancasari Kecamatan Kabupaten Subang KABUPATEN SUBANG. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (620kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8__daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)

Abstract

Rini Andriani : “Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Tanah Sistim Kemplangan di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang”.Jual beli tanah sistim kemplangan telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan kabupaten Subang. Caranya adalah dengan menaksir luas tanah dan harga tanah. Tanah yang dijual dengan sistim kemplangan adalah tanah yang jauh dari jalan raya dan lingkungan penduduk jenis tanahnya adalah tanah tanggul, tanah seblokan, tanah bekas empang dan tambak yang sudah tidak produktif. Pada umumnya tanah yang akan dijual selalu ditentukan ukurannya, ada yang permeter persegi adapula yang perbata. Untuk sistim kemplangan ukuran tersebut tidak berlaku. Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga pertanyaan, yaitu : (1) Apa latar belakang adanya jual beli tanah sistim kemplangan (2) Bagaimana Proses pelaksanan akad jual beli tanah sistim kemplangan (3) Bagaimana jual beli tanah sistim kemplangan dalam perspektif fiqh muamalah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban tiga masalah tersebut. Jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan prinsip saling meridhai sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29. Saling meridhai secara praktis dijabarkan oleh fiqh dengan terpenuhinya rukiui dan syarat jual beli,yakni adanya kedua belah pihak, adanya ijab kabul, dan adanya barang yang dijualbelikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, menggambarkan kasus yang terjadi dilapangan secara apa adanya. Sumber data primer adalah para petani penjual tanah dan pembeli, data sekundemya adalah buku-buku fiqh mu’amalah.Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pengamatan. Setiap data yang terkumpul diklasifikasikan dan dianalisis isinya dengan metode analisis isi.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang adanya jual beli tanah sistim kemplangan adalah karena jenis tanah seblokan, tanah tanggulan,dan tanah empang atau tambak yang tidak produktif telah biasa dijual dengan cara dikemplang, jika cara menjualnya diukur, maka tanah tersebut sulit untuk laku.Proses pelaksanaan jual belinya adalah penawaran tanah dari pemilik, penaksiran luas tanah dan penawaran harga dari calon pembeli. Jika kedua belah pihak sepakat maka teijadilah ijab kabul. Dalam perspektif fiqh mu’amalah jual beli sistim kemplangan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli tersebut tidak mengandung gharar dan terhindar dari spekulasi para pihak dalam meraih keuntungan. Hal itu disebabkan jenis tanah yang dijual adalah khusus dengan cara kemplangan. Harga yang ditaksir pun didasarkan kepada standar harga pasaran untuk jenis tanah kemplangan. Kebiasaan penjual dan pembeli tanah kemplangan dapat dikatakan sebagai adat yang shahih, yakni adat yang tidak bertentangan dengan syarat yang qath 7 dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, bahkan sama sekali tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

Actions (login required)

View Item