Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 398 tahun 2007 tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak disertaiizin dari pejabat.

Fahrudin, Khotib (2009) Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 398 tahun 2007 tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak disertaiizin dari pejabat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (465kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (520kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)

Abstract

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Peradilan, bahwa diantara perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Dinyatakan juga dalam Undang undang Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan. Di Pengadilan Agama Cikarang telah dikeluarkan Putusan Nomor 398 Tahun 2007 tentang Gugat Cerai. Gugatan tersebut diajukan oleh LM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang gugatannya tidak disertai izin dari pejabat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan hukum dan metode hukum yang digunakan oleh Majlis Hakim pada Perkara Nomor 398 Tahun 2007 tentang Gugat Cerai. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa, gugatan cerai yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil harus disertai izin dari Pejabat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi dan study dokumentasi terhadap salinan putusan dan berkas-berkas perkara serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. Adapun analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara ketentuan normatif dengan perkara yang ada. Dari data yang ditemukan dari perkara ini menunjukkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh LM tidak disertai izin dari Pejabat. Gugatan tersebut diproses oleh Majlis Hakim setelah LM membuat Surat Pernyataan di atas materai, bahwa tidak akan melibatkan pihak manapun jika suatu saat ada hal yang tidak diinginkan akibat dari perceraiannya, karena gugatan LM yang tidak disertai izin dari Pejabat. Hal tersebut menjadi alasan Majlis Hakim untuk memproses perkara yang diajukan oleh LM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara No 398 Tahun 2007 Tentang gugat cerai, terdiri dari dasar hukum, pertimbangan hukum dan metode hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutus perkara tersebut. Gugatan tersebut diputus dengan didasarkan pada fakta kejadian yang disesuaikan dan dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Tidak Tertulis yaitu al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21. Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dijadikan dasar Majlis Hakim dalam memutus perkara.

Actions (login required)

View Item