Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Studi Penelitian Di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat)

Syamsurizal, Syamsurizal (2004) Pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Studi Penelitian Di Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat). Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (587kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (480kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (5MB) | Preview
Preview	Text 5_bab2.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text 6_bab3.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text 7_bab4.pdf Download (599kB) | Preview
Preview	Text 8_daftarpustaka.pdf Download (576kB) | Preview

Abstract

Sejak diproklamirkannya Negara Republik Indonesia, negeri ini berkeinginan banwa Negara ini merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan ini, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah yang terdiri dari daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, dimana daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat dengan sistem Desentralisasi. Dengan adanya ketentuan ini, maka Negara Republik Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dalam bingkai demokrasi modem, Parpol masih dipercaya sebagai lembaga yang mampu mewadahi aspirasi rakyat. Salah satu target utama untuk memperoleh suara terbanyak adalah suara yang berasal dari jalur birokrasi atau PNS. PNS sendiri sebenamya sudah dibentengi oleh UU No. 43 Tahun 1999 Bab II Pasal 3 tentang kepegawaian, yang melarang PNS menjadi salah satu anggota atau pengurus Parpol. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut diberlakukan PP No. 12 tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota Parpol. Namun proses pelaksanaan peraturan Perundang-undangan di atas belum dilaksanakan secara efektif, karena masih terdapat PNS yang rangkap jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses peralihan PNS Non-aktif menjadi aktif kembali di lingkungan SETDA Propinsi Jawa Barat, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PP No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) demi menjaga netralitas seorang PNS di lingkungan SETDA Propinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan denga pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan metode pengkajian dan pengujian secara logis terhadap kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku, mengenai ketentuan pelaksanaan PP No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) tentang PNS yang menjadi anggota Parpol. Yang diawali dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari dokumen, buku-buku, majalah, surat kabar, yang ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian di lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan PNS di lingkungan SETDA Propinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian bahwa proses pelaksanaan PP No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) di lingkungan SETDA Propinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai denga ketentuan yang terdapat dalam BAKN No. 02 tahun 1999. hal ini teijadi karena masih terdapat banyak faktor dan kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut, diantaranya kendala-kendala tersebut banyak dari faktor-faktor Ekstemal yang berada di lingkungan Pemerintahan daeran Propinsi Jawa Barat.

Actions (login required)

View Item