Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap permasalahan Stunting dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah

Kurniawati, Hanifah (2020) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terhadap permasalahan Stunting dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (278kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (525kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (921kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Bandung, pada pelaksanaan otonomi daerahnya dalam menangani perlindungan dan pemenuhan hak anak, mengeluarkan produk hukum, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 agar terjaminnya hak-hak yang dibutuhkan oleh anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung karena buruknya asupan gizi yang mereka makan. Peraturan Daerah hadir untuk menjamin hak atas kesehatan dan layanan kesehatan.Tujuan penelitian ini, pertama untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Perda Kabupaten Bandung No. 20 Thn. 2016 terhadap stunting. Kedua, untuk mengetahui hukum kesehatan dalam perlindungan dan hak anak, dan ketiga, untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebijakan dan program perlindungan hak anak dalam Perda Kab. Bandung No. 20 Thn. 2016.Perlindungan hukum ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh negara agar terciptanya rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman. Pemerintah melakukan tugas siyasah syar’iyyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan teori hak dan kewajiban perlindungan, teori dan metode implementasi hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualtiatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah jenis data kualitatif yang terdiri atas data sekunder, primer, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa pertama, dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah Perda Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak, tanpa penyesuain perda ini maka perlindungan dan pemenuhan hak anak tidak berjalan dengan baik. Kedua, dalam program yang diberikan oleh Dinas P2KBP3A bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk merealisasikan programnya. Namun, program yang dilaksanakan belum terlalu efektif. Ketiga, Pembentukan suatu peraturan daerah berlandaskan kepada kemaslahatan publik atau masyarakat, maka materi muatan dalam peraturan daerah harus mengandung asas pengayoman yang sudah sesuai dengan Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item