Pembatalan perwalian anak dibawah umur: Studi putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor

Marwah, Alifa Sofa (2023) Pembatalan perwalian anak dibawah umur: Studi putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (298kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (733kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | Request a copy

Abstract

Pokok perkara yang menjadi permasalahan dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor merupakan upaya penggugat selaku kerabat ayah yang mengajukan gugatan pembatalan perwalian anak dari tergugat selaku kerabat ibu, dalil yang menjadi alasan pengajuan gugatan adalah karena adanya kesalahpahaman dalam memahami isi wasiat dari ibu si anak. Dalam perkara ini Majelis Hakim mencabut hak perwalian tergugat, namun berdasarkan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, boros, atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum, landasan hukum hakim dan pertimbahan hakim yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Soreang dalam memutus perkara pembatalan perwalian anak dalam Putusan 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah berlandaskan hukum positif yaitu pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, boros, atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali, serta pasal 50 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode Analisis isi (Content Analisys) yaitu analisis terhadap suatu putusan. Data yang digunakan adalah berkas salinan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagai sumber data primer, buku-buku, literature ilmiah, dan aturan perundang-undangan relevan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, fakta hukum yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan bukti-bukti dan pernyataan tergugat yang mengakui adanya kesalahpahaman atas wasiat yang diberikan oleh adik tergugat, serta tidak ada yang keberatan penggugat mengasuh anak tersebut ditambah dengan adanya surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk penggugat menjadi wali. Kedua, Landasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim ialah pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Amr bin ‘Auf tentang perdamaian. Ketiga, Majelis hakim menimbang dengan melihat dan mengaitkan fakta-fakta hukum sehingga dipandang telah memenuhi syarat perwalian anak, sebagai berikut: 1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah; 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak; dan 3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Actions (login required)

View Item