Pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung

Rachman, Fauzi (2006) Pengambilalihan wewenang atas pengelolaan tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian terhadap masalah perwakafan, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 28 Tahun 1977 beserta seperangkat pelaksanaannya. Peraturan Perundang undangan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan perwakafan sekaligus memberikan kepastian dan kekuatan hukum terhadap tanah yang hendak diwakafkan sehingga pelaksanaannya dapat terhindar dari penyelewengan. Dalam operasionalnya, tentang proses pengelolaan tanah wakaf dan harta wakaf adalah dikelola oleh Nadzir, seperti hal yang terjadi di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung masih terjadi kesenjanganantara peraturan dengan kenyataan, dimana terjadi pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf dari Nadzir oleh pihak DKM di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf oleh DKM di Masjid Besar Ujungberung Kab. Bandung. Penelitian ini berawal dari bahwa Nadzir sebagai pengelola harta wakaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Point 4, PP No. 28 Tahun 1977 yang menjelaskan bahwa Nadzir mempunyai tugas mengelola, memelihara dan mengurus benda wakaf. namun pada kenyataannya tugas Nadzir tersebut diambilalih oleh DKM Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas dalam hal ini analisis itu berupa suatu peristiwa yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan BKM sebagai Nadzir dan KUA Kec. Ujungberung sebagai data primer dan buku-buku, dokumen-dokumen, Peraturan Perundangan-undangan dan makalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengambilalihan wewenang pengelolaan wakaf itu terjadi, karena tidak adanya koordinasi diantara pihak Nadzir dan DKM dalam mengelola tanah wakaf. BKM sebagai Nadzir oleh DKM dianggap tidak melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf karena jarak BKM yang jauli dari lokasi wakaf. Ditambah lagi dengan pihak DKM yang berpendapat dia pun berhak untuk mengelola tanah wakaf. Dan hal itu akan terns berlangsung selama tidak ada usaha dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena, hal ini tidak hanya terjadi di tanah wakaf Masjid Besar Ujungberung saja, tetapi umum terjadi hampir pada setiap tanah wakaf yang peruntukannya didirikan Masjid.

Actions (login required)

View Item