Saepulloh, Edo (2011) Jaminan dalam pembiayaan Mudharabah analisa Fatwa DSN-MUI N0.07/dsn-mui/iv/2000. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (250kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (620kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (396kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (4MB) | Preview |
|
Text
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
||
Text
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
||
Text
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
||
Text
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) |
Abstract
Pada awalnya pembiayaan mudharabah dianggap sebagai trademark operasi perbankan syari’ah, namun kenyataannya jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan mudharabah yang ditetapkan oleh bank syari’ah ditemukan adanya keharuskan memiliki jaminan berupa asset kekayaan pribadi calon nasabah. Jaminan pada pembiayaan ini pada dasamya secara fiqh tidak diperbolehkan, undang-undang pun tidak menjadikan jaminan sebagai unsur yang wajib dipenuhi dalam pembiayaan, apalagi jika unsur pemberian pembiayaan lainnya sudah meyakinkan maka jaminan tidak wajib di minta. Namun disisi lain adanya jaminan ini merupakan salah satu upaya kebijakan yang di lakukan LKS dan diajurkan DSN dalam mengurangi resiko kerugian. Beradasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal hal dan alasan yang mendasari LKS dan anjuran DSN mengenai keharusan menyertakan adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah, fungsi dari jaminan di LKS tersebut, dan mengetahui persfektif fiqh mu’amalah terhadap adanya jaminan pembiayaan mudharabah. Penelitian ini bertolak dari pemiikiran bahwa pada dasamya sifat dari pembiayaan mudharabah adalah di landasi atas adanya kepercayaan (amanah) antaara pelaksan mudharabah, sehingga tidaklah diperlukan adanya jaminan karena unsur kepercayaan sendiri merupakan unsur utama dalam memberikan kredit pembiayaan. Disamping itu, pada dasaranya jaminan berupa usaha atau prosfek keterlaksanaannya dalam pembiayaan mudharabah telah merupakan jaminan pokok sehingga tidak lagi diperlukan jaminan tambahan. Penelitian ini dilakuakan dengan menggunakan metode analisis deskritif yaitu, menganalisa dan menyajikan fakta secara sistimatik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pelaksanaan mudharabah pada LKS tersebut, dan kebijakan internal LKS mengenai jaminan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasrkan penelaahan dalam penelitian ini maka dapat di simpulkan bahwa keberadaan jaminan pada pembiayaan mudharaabah cukup penting berdasarakan pertimbangan aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas di LKS. Fungsinya berguna untuk mengurangi resiko kerugian akibat adanya karakter buruk calon nasabah (characterrisk) dan sejatinya tudak bertujuan untuk mengamankan dana bank tetapi untuk meminnmalisar resiko kerugian yang di akibatkan oleh karakter buruk pengelola (charcter risk), serta untuk meyakinkan bahwa pengelola (mudharib) benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jaminan tambahan pada pembiayaan mudharabah diperolehkan jika konteksnya adalah character risk bukan business risk dan jiga beradasarkan kaidah ushul fiqh maslaha mursalah dengan memperhatikan tujuan seperti yang telah disebutkan di atas.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | Financial Economics, Finance |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Muamalah |
Depositing User: | ADMIN PKL |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 01:58 |
Last Modified: | 01 Nov 2023 01:58 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/81067 |
Actions (login required)
View Item |