Implementasi prinsip keterbukaan berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 4 tahun 2019 tentang Desa di Desa Cikampek Timur tinjauan Siyasah Dusturiyah

Jati, Bima (2023) Implementasi prinsip keterbukaan berdasarkan pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 4 tahun 2019 tentang Desa di Desa Cikampek Timur tinjauan Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-1.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-2.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) revisi skripsi bimo fix (1)111-9-11.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) revisi skripsi bimo fix (1)111-12-23.pdf Download (383kB) | Preview
	Text (BAB II) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-24-36.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) | Request a copy
	Text (BAB III) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-37-43.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-44-94.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | Request a copy
	Text (BAB V) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-95-97.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) revisi skripsi bimo fix (1)(1)-98-100.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka telah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 merupakan salah satu bukti kemajuan sistem perundang-undangan di Indonesia dimana hal tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag Desa sekaligus merupakan suatu bentuk penekanan atas pentingnya suatu keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu proses implementasinya menjadi hal yang patut diperhatikan lebih seksama mengingat bahwa sistem pemerintahan desa merupakan akar rumput dari sistem pemerintahan nasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan tahapan implementasi prinsip keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan apa saja yang ditempuh berikut bagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah desa, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap bentuk dan tahapan implementasi serta kebijakan yang diambil Pemerintah Desa. Teori yang digunakan dalam penilitian ini adalah teori implementasi kebijkan publik, teori kekuasaan sosial dan teori Siyasah Dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk dan tahapan implementasi prinsip keterbukaan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cikampek Timur telah sesuai namun belum sepenuhnya sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa. Kedua, implikasi dari prinsip keterbukaan yang dijalankan Pemerintah Desa Cikampek Timur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah belum terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang terbuka, berkepastian hukum, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi tersebut sejatinya telah sejalan dengan kaidah Fiqh Siyasah مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ dimana dalam suatu proses implementasi hukum hal-hal yang belum atau tidak bisa dijalankan secara keseluruhan tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan pula. Sedangkan dalam hal implikasinya langkah tersebut belum menciptakan suatu kemasalahatan yang utuh.

Actions (login required)

View Item