Mubarak, Ahmad Fauzy (1999) Akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (306kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (535kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (408kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
Text
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) |
||
Text
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
||
Text
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) |
||
Text
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB) |
Abstract
Salah satu perbuatan haial yang paling dibenci Allah adaiah talaq. Oleh karena itu, meskipun Islam mensyariatkan perceraian, bukan berarti menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Pegawai Negeri Sipil yang notabene sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepantasnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitamya. Namun kenyataan lain, di Pengadiian Agama Bogor tercatat sejumlah pasangan (95 pasangan) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuantitas Pegawai Negeri Sipil tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya juga menjadikan arti yang paradoks antara julukan Pegawai Negeri Sipil di atas dengan kenyataannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) latar belakang terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bogor, 2) akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 3) upaya Pengadiian Agama Bogor dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa Islam memandang perkawinan sebagai suatu yang menggambarkan kepatuhan dan manifestasi dari kecintaan garis-garis peraturan dan tata susila agama Islam. Karena salah satu perwujudan ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt adalah dengan melaksanakan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adaiah dengan studi kepustakaan, observasi pada lokasi penelitian dan wawancara langsung dengan responden yang melakukan perceraian pada tahun 1998 - 1999. Analisis datanva lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya percerian adalah adanya pihak ketiga, terjadinya krisis ekonomi, melakukan poligami, meninggalkan kewajiban dan alasan moral. Sedangkan akibat percerain di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah sang suami berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada isterinya selain dari nafkah ‘iddah. Juga sang suami diwajibkan meiaksanakan keputusan yang telah diputuskan Pengadiian Agama. Adapun upaya Pengadilan Agama Bogor dalam menangani perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil adalah dengan cara mencegah sedini mungkin terjadinya perceraian juga merukunkan kembali suami isteri yang cenderung akan melakukan perceraian. Selain itu Pengadiian Agama Bogor meiakukan kerjasama dengan pihak BP-4 dan KUA dalam mensosialisasikan PP. No. 10 Tahun 1983. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat merusak wibawa Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara juga dapat merugikan dirinva sendiri dan keluarganya.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perceraian Pegawai Negeri Sipil |
Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
Depositing User: | ADMIN PKL |
Date Deposited: | 01 Nov 2023 08:41 |
Last Modified: | 09 Jan 2024 03:04 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/81309 |
Actions (login required)
View Item |