Pelaksanaan poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka

Hasanuddin, Aceng (2000) Pelaksanaan poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (492kB) | Preview
Preview	Text 3_daftarisi.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB)
	Text 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)

Abstract

Pada masyarakat Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten majangka, terdapat pelaksanaan poligami di bawahtangan tanpa melalui izin dari Pengadilan Agama, disebabkan berbagai faktor, yang sudah bar an g tentu keluar dari norma perundang-undangan. Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui (1) latar belakang pemahaman tentang poligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Ketawinangun, (2) tanggung jawab dari suami kepada istri-istrinya yang berpoligami (3) dampak poligami terhadap hubungan diantara keluarga, dan (4) peran ulama setempat dalam pelaksanaan poligami di bawah tangan tersebut. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam upaya penegakkan hukum yang mampu memberikan jam man hukum kepada masyarakat, rnaka perlu adanya kerjasama antara penegak dan pengguna undang-undang. Pemahaman mengenai Undang-ungang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawman. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut menggunakannya oleh bagian-bagian masyarakat tertentu belum maksimal, jika dibanding dengan penggunaan peraturan peraturan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis terhadap fenomena yang berpoligami karena pelaksanaan perkawinan/poligami di bawah tangan lebih sederhana dan praktis tanpa banyak keterikatan dengan satu birokrasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari perkawinan yang mengarah kepada hum-hara tanpa memperhitungkan biaya lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berpoligami di bawah tangan pada masyarakat Desa Kertawinangun, tidak lepas dari beberapa faktor penyebabnya, baik karena faktor geografi maupun karena faktor demografi. Dan yang tidak kalah menariknya disebkan adanya fatwa ulama setempat, yang membolehkan poligami tanpa mengikuti aturan sebagai aturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Syari’at Islam.

Actions (login required)

View Item