Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah : Analisis putusan nomor 0702/pdt.g2018/pa.rgt.

Najib, Muhammad Raasi (2023) Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah : Analisis putusan nomor 0702/pdt.g2018/pa.rgt. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (546kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (538kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (789kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (727kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (911kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (676kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)

Abstract

Hak asuh anak (hadhonah) tercantum didalam pasal 105 KHI yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Namun pada putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT majelis hakim menetapkan jatuhnya hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada asuhan ayahnya. Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yang menetapkan hak hadonah kepada ayah; 2) Untuk mengetahui fakta hukum dalam putusan Nomor 0702/PDT.G2018/PA.RGT; 3) Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim pada putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berawal dari pasal 105 KHI yaitu Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Hakim dalam membuat putusan harus menggabungkan pertimbangan yang cermat terhadap fakta dan hukum yang ada serta ketika hakim memutuskan perkara harus bersumber kepada dasar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan pendekatan yudiris normatif. Sumber data primer yang digunakan, yaitu Putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT. Adapun sumber data sekunder yaitu : buku kajian hukum, jurnal hukum, ataupun artikel yag selaras dengan pembahasan. Hasil penelitian, yaitu 1) Dasar pertimbangan hukum hakim mengutamakan dan memberikan perlindungan terhadap fsykhis/mental anak tersebut jika harus dipisahkan dari saudara-saudara kandungnya yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. 2) Fakta hukum yang ada keterangan Pemohon dan Termohon (dalam tahapan jawab menjawab), dan dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 5 dari Pemohon, keterangan saksi-saksi Termohon serta keterangan dari ketiga orang anak Pemohon dan Termohon bahwa sejak beberapa waktu terakhir ini ternyata anak bungsu/keempat dari Pemohon dan Termohon tersebut telah tinggal bersama tiga orang saudara kandungnya, dan diasuh oleh Pemohon. 3) Metode penemuan hukum hakim dalam putusan 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yaitu dengan menggunakan metode penafsiran hukum atau interpretasi sosiologis, pada pertimbangan putusan, majelis hakim mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan bagi anak. Kata kunci : Hak Asuh Anak, Mumayyiz.

Actions (login required)

View Item