Saripudin, Asep (2002) Peranan Peradilan Agama dalam pembinaan Hukum Nasional. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
1_cover.pdf Download (213kB) | Preview |
|
|
Text
2_abstrak.pdf Download (547kB) | Preview |
|
|
Text
3_daftarisi.pdf Download (337kB) | Preview |
|
|
Text
4_bab1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
Text
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
||
Text
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
||
Text
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
||
Text
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB) |
||
Text
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Hukum sebagai salah satu alat yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara, dalam pembangunannya perlu adanya suatu pembinaan, yaitu usaha menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang sifatnya bergerak / dinamis. Begitupun halnya dengan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penegak hukum yang ada di Indonesia harus mampu menyelaraskan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi Peradilan Agama serta kedudukan dan kewenangannya menurut undang-undang, untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional. Disamping itu untuk mengetahui peranan Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam pembinaan hukum nasional ada dua cara yang lazim ditempuh yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Hakim melalui yurisprudensi akan menjadi pemelihara keadilan, ketertiban, dan kepastian melalui penciftaan kaidah baru dalam suatu situasi yang lebih konkret. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku-buku, makalah dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini difokuskan terhadap data secara kualitatif. Data yang ditemukan menunjukan bahwa Peradilan Agama setelah disahkan UU No. 7 Tahun 1989 semakin kokoh kedudukannya, dan memiliki kewenangan yang semakin jelas. Arah pembangunan hukum terdapat dalam GBHN sebagai acuan dalam pembangunan nasional. Wujud yang diharapkan dari yurisprudensi Peradilan Agama dalam pembinaan hukum nasional yaitu menggali dari ajaran atau hukum Islam yang menjelma dalam bentuk penemuan asas dan prinsip hukum. Selanjutnya asas dan prinsip hukum tersebut berpeluang untuk ditransformasikan ke dalam hukum nasional. Dengan demikian, Peradilan Agama ikut serta memberikan masukan terhadap bentuk rancangan peraturan / perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, terutama dalam bidang perdata. Melalui putusan-putusannya Peradilan Agama menemukan asas-asas dan prinsip-prinsip Hukum Islam yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam tata hukum nasional. Yang mana semuanya sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional yang tercantum dalam GBHN.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
Depositing User: | ADMIN PKL |
Date Deposited: | 09 Nov 2023 07:58 |
Last Modified: | 09 Nov 2023 07:58 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/81598 |
Actions (login required)
View Item |